Judul Asli: Vaksin Gratis dan Berbayar
Kepada yang terhormat Bapak Jokowi, Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hormat. Saya mendukung sepenuhnya program vaksinasi nasional virus Covid-19. Saya sama sekali tidak terprovokasi hasutan oknum Anggota DPR RI, Ribka Tjiptaning, yang tidak punya malu, tidak tahu diri dan tidak pandai berterima kasih.
Lebih parah lagi, ternyata koar-koarnya menolak vaksin Covid-19, tidak didukung pemahaman yang benar soal vaksin, efikasi, herd immunity. Lebih runyam lagi, tidak ada sama sekali sense of crisis akibat kondisi kedaruratan pandemi Covid-19. Buruk muka cermin dibelah. Shame!
Bersama dengan surat terbuka ini, saya usulkan agar ada dua teknis pelaksanaan vaksin, di mana keduanya dijalankan secara paralel, yaitu vaksin gratis dan berbayar. Teknis pembayaran bisa dari BPJS, jika memungkinkan, atau bayar cash sendiri.
Pemerintah yang menentukan, siapa yang gratis dan siapa yang bayar, secara adil dan bermartabat. Karena, jika ada hal-hal yang gratis, si Kaya tiba-tiba memiskinkan diri, merasa lebih miskin dari kere yang tidur di kolong jembatan.
Saya tidak sedang menciptakan dikotomi miskin dan kaya. Saya sadar sepenuhnya bahwa kemiskinan adalah buah kejahatan si Kaya yang tidak pernah memberi kesempatan kepada si Miskin untuk berdaya dan dengan rakusnya menyedot seluruh sumber daya alam.
Saya siap membayar vaksin untuk saya dan keluarga, walau saya bukan orang kaya yang sedang bergelimang harta hasil rampokan inventaris negara, atau korupsi atau membohongi publik. Saya siap membayar.
Melihat data statistik resmi dari pemerintah, yaitu data akumulasi dan laju pertambahan harian infeksi baru, keduanya saya input-kan ke model-model matematis real time, dan output datanya bisa saya pakai menentukan teknis pelaksanaan vaksinasi di Tanah Air agar berjalan cepat dan efektif.
Saya siap membayar vaksin untuk saya dan keluarga, walau saya bukan orang kaya yang sedang bergelimang harta hasil rampokan inventaris negara, atau korupsi atau membohongi publik. Saya siap membayar.
Pulau Jawa adalah zona merah dengan akumulasi dan laju pertambahan infeksi harian yang sangat tinggi dengan jumlah penduduk hampir 50 % dari total penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, vaksinasi di Pulau Jawa menjadi prioritas utama dengan target waktu secepat-secapatnya, tidak lebih dari 6 bulan (rasional). Bukan hanya melindungi rakyat yang tinggal di Pulau Jawa, namun agar tidak menyebar ke daerah lain di luar pulau Jawa.
Daerah di luar Pulau Jawa dengan akumulasi dan laju pertambahan infeksi harian cukup tinggi, terutama yang zona merah, menjadi sasaran tahap berikutnya yang pelaksanaannya paralel dengan yang di Pulau Jawa. Target waktu tidak lebih dari 9 bulan, syukur-syukur bisa 6 bulan (rasional). Daerah di luar Pulau Jawa dengan laju penambahan infeksi baru harian di bawah 10, menjadi prioritas terakhir. Pelaksanaannya paralel dengan yang di Pulau Jawa. Target waktu tidak lebih dari 12 bulan, syukur-syukur tuntas dalam waktu 9 bulan (sangat rasional). Kompleksitas di luar Pulau Jawa harus diakomodir, misal transportasi, fasilitas penyimpanan vaksin dan ketersediaan tenaga kesehatan atua Nakes.
Segera buka sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa yang laju pertambahan infeksi rendah, agar kita tidak mengalami kemunduran kualitas pendidikan akibat pandemi Covid-19. Pernahkah Kemendikbud RI mengevaluasi dan mengkorelasikan kemunduran kualitas pendidikan dengan adanya belajar di rumah? Mungkin tidak terpikir.
Masa depan Indonesia ada di Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Industri Medis, dalam mengembangkan Ilmu Dasar, dalam memproduksi vaksin dan obat-obatan sendiri.
Saya ingatkan sekali lagi, betapa pentingnya membangun industri hulu, yaitu Logam Dasar dan Kimia Dasar.
Bapak Presiden yang terhormat, sekarang kita dalam kondisi kedaruratan, apa pun harus kita lakukan dan risiko apa pun harus kita tanggung bersama.
*Akademisi Universitas Gadjah Mada
