Target Jokowi Turunkan Angka Stunting di Indonesia

Angkie Yudistia mengatakan, Presiden Jokowi sangat memperhatikan kasus stunting di Indonesia.
Presiden Joko Widodo saat menyampaikan arahan rancangan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 dalam konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, 28 Juli 2020. (Foto: Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Jakarta - Juru Bicara (Jubir) Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bidang Sosial Angkie Yudistia mengatakan Presiden Jokowi memberikan perhatian lebih terhadap kasus stunting yang ada di Indonesia.

"Selain fokus pada percepatan penanganan Covid-19, Presiden Jokowi juga meminta setiap program penurunan stunting harus dipercepat," ucap Angkie dalam pernyataan tertulis yang diterima Tagar, Kamis, 6 Agustus 2020.

Presiden meminta kepada setiap kepala daerah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan suplemen makanan bergizi.

Angkie mengatakan, untuk mencapai target penurunan angka stunting ke 14% pada 2024, upaya terus dilakukan pemerintah. Sejauh ini, kata dia, penurunan prevalensi stunting dari angka 37% di 2013 turun menjadi 27,6% pada 2019.

"Upaya menurunkan angka stunting harus lebih digencarkan, karenanya presiden meminta pemerintah daerah, baik gubernur, bupati, wali kota hingga kepala desa, fokus menurunkan stunting di 10 provinsi," ujar Angkie.

Ia mengatakan, 10 provinsi tersebut antara lain, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

"Presiden meminta kepada setiap kepala daerah meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan suplemen makanan bergizi, terutama bagi ibu hamil dan balita meski di tengah pandemi," ucap Angkie.

Pemerintah, kata Angkie, melakukan upaya sosialisasi dan edukasi tentang stunting pada masyarakat secara bersama dengan melibatkan berbagai unsur seperti, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga kelompok relawan.

"Upaya menurunkan angka stunting harus disinergikan dengan program perlindungan sosial, terutama Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga tidak mampu," ujarnya.

Sebelumnya, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Felippa Ann Amanta, mengatakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja berpeluang menjadi salah satu solusi menurunkan fenomena kekerdilan atau stunting Tanah Ari.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja, kata Felippa, membuka peluang impor pemenuhan kebutuhan pangan yang selama dibatasi dalam Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

"UU ini menyatakan bahwa ketersediaan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Sementara itu, impor hanya bisa dilakukan kalau kedua sumber utama tadi tidak dapat memenuhi kebutuhan," ujar Felippa di Jakarta, Kamis, 20 Februari 2020, dikutip dari Antara.

Menurut dia, tak perlu khawatir bahwa Indonesia kekurangan sumber pangan. Karena sumber penyediaan pangan kini tak hanya berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional, tapi juga impor.

Berdasarkan data Prevalensi Data Stunting 2019, angka stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen, sedangkan sebanyak 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan kronis.

Salah satu faktor tersebut, kata Felippa, disebabkan oleh tak terpenuhinya kebutuhan pangan dan nutrisi Indonesia seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. 

"Apalagi, harga pangan dalam negeri masih tergolong mahal karena kebijakan di sektor pertanian yang cenderung proteksionis," ucap dia.[]

Berita terkait
Jokowi: 8 Bandara Berpotensi Jadi Hub dan Super Hub
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuturkan terdapat delapan bandar udara (bandara) internasional yang berpotensi menjadi hub dan super hub.
Hadiah Spesial Bisa Tebak Pakaian Jokowi Saat HUT RI
Pihak Istana siapkan hadiah spesial bagi peserta yang berhasil menebak busana Presiden Jokowi dan Ibu Negara saat HUT RI ke-75.
Ledakan Beirut, Jokowi Sambut Seruan PM Lebanon
Kontingan Garuda yang selamat dari ledakan Beirut turut memabantu Pemerintah Lebanon mengevakuasi korban. Jokowi menegaskan RI bersama Lebanon.