Bandung, (Tagar 29/10/2018) - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Barat, Ricky Kurniawan membantah sinyalemen bahwa partainya berada di balik aksi pengibaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang berujung pembakaran di Garut, 22 Oktober 2018 lalu.
Ia bahkan balik mengatakan pembakaran bendera tersebut sebagai bukti gagalnya Joko Widodo yang tidak bisa merangkul warganya.
“Adanya aksi pembakaran bendera bertuliskan tauhid ini menjadi bukti bahwa Jokowi pemimpin yang gagal yang tidak bisa merangkul masyarakat yang tidak menyukainya, ingat HTI itu dibubarkan oleh siapa,” tuturnya saat ditemui di DPRD Jabar, Bandung, Senin (29/10).
“Jangan sedikit-sedikit kita disalahkan, Jokowi seharusnya tahu banyak masyarakat yang memang tidak menyukainya. Apa memang yang tidak suka sama Jokowi akan di-genocide gitu?” tanyanya.
Ia mendukung aksi demonstrasi di Bandung yang keberatan atas pembakaran bendera bertuliskan tauhid yang terjadi belum lama ini. Menurut Ricky, aksi ini memang sebagai respon atas kejadian tersebut dan menuntut pelaku dihukum bukan dibebaskan.
“Karena kejadian pembakaran bendera bertuliskan tauhid tersebut tidak etis dilakukan, karena tulisan tauhid itu suci terlepas ditaruh di bendera warna kuning, putih atau warna lainnya karena yang kita hormati adalah tulisannya bukan warnanya,” terang adik kandung Wakil Ketua DPR Fadli Zon ini.
Di samping itu, Ricky pun mengimbau kepada semua pihak yang terus membodoh-bodohi masyarakat terkait aksi pembakaran bendera bertuliskan tauhid itu bendera HTI. Sebab, dari pihak HTI sudah mengklarifikasi bahwa yang dibakar adalah bukan bendera HTI sehingga dalam kasus ini memang penghinaan agama.
“Sehingga kami mendorong agar pelaku dihukum karena aksi ini sudah masuk ke dalam penghinaan agama, dan meskipun sudah meminta maaf proses hukum jangan sampai dihentikan. Lihat saja kasus Ratna Sarumpet yang terus diproses meski Ibu Ratna sudah minta maaf tetapi polisi tetap saja menindaklanjuti,” katanya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Syahrir menyayangkan kejadian pembakaran bendera di Garut dan mendukung pembubaran Banser.
“Iya silahkan dibubarkan, kita akan dukung meskipun masih wacana dan menjadi kewenangan pemerintah pusat,” tuturnya.
Selain itu, Syahrir pun meminta pelaku ditindak tegas meskipun pelaku sudah meminta maaf karena proses hukum tidak secara otomatis lepas setelah tersangka meminta maaf. Artinya kasus ini harus terus ditindaklanjuti, tersangka harus dihukum.
“Meskipun sudah meminta maaf, proses hukum harus tetap berjalan jangan sampai kasus ini hilang begitu saja tetapi harus diselesaikan sampai tuntas,” katanya
Ditemui secara terpisah Ketua DPW PSI Jabar, Iwan Koswara menyebutkan PKS atau kubu Prabowo Subianto-Sandiga Uno tidak bisa mengelak bahwa partainya memang mendukung HTI dan memang mengakomodir para eks HTI. Sehingga, benar bahwa gerakan tagar 2019 ganti presiden dan ganti dengan khilafah itu dari kubu kompetitor.
“Jangan menuduh kita atas apa yang terjadi, siapa yang sebelumnya mendukung (mengakomodir para eks HTI) di tubuh partainya,yang jelas bukan kita,” tegas dia. []
