Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menganggap Indonesia sebagai negara munafik lantaran berhaluan kapitalis yang liberal, namun semua itu seolah ditutup-tutupi.
"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," kata Surya dalam diskusi bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2019.
Paloh mencontohkan negara dengan sistem kapitalis liberal terlihat ketika kompetisi politik. Diakuinya dalam berkompetisi di Indonesia, hal pertama yang ditanyakan adalah istilah wani piro. Hal itu berkonotasi semua dikalkulasi dengan banyaknya uang.
"Ketika kita berkompetisi, wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power," katanya.
Paloh heran, hingga kini semua pihak masih berbicara soal Pancasila tapi sesungguhnya justru negara ini telah masuk dalam kategori negara kapitalis.
Praktiknya yang saya tahu money is power, bukan akhlak.
Dia kemudian mempertanyakan mengapa hingga saat ini tak ada satu pun lembaga peneliti, lembaga ilmiah hingga pengamat yang memperhatikan sistem kapitalis liberal yang tengah terjadi di Indonesia.
"Enggak ada pengamat, lembaga peneliti, lembaga ilmiah, kenapa tidak diperhatikan, eh, you tahu enggak bangsa kita ini adalah bangsa kita ini bangsa yang kapitalis hari ini, you tahu enggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini," kata Paloh.
"Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis," katanya.
Diketahui, Partai NasDem besutan Surya Paloh merupakan partai pertama yang mendukung pencapresan Joko Widodo pada Pemilu 2014 silam, bahkan jauh sebelum PDIP memutuskan untuk mengusung Jokowi.
Ketika capres usungannya itu berhasil memenangi kontestasi Pemilihan Presiden 2014, banyak dari kader Partai NasDem yang kemudian dipercaya mengisi berbagai posisi penting di pemerintahan Jokowi, termasuk kursi menteri dan Jaksa Agung.
Dukungan kembali diberikan Partai NasDem sewaktu Jokowi bertarung lagi di Pemilihan Presiden 2019.
Namun, ketika menang untuk kedua kalinya, mantan Wali Kota Solo itu diberi pesan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk memberikan jatah kursi menteri lebih banyak ke partai kepala Banteng itu.
Menanggapi hal itu, Surya Paloh menegaskan partainya tetap pada sikap tidak meminta jatah kepada Presiden Jokowi. Sikap tersebut, ia akui ditegaskan sejak awal memutuskan memberi dukungan. []
Baca juga:
- Kenapa Surya Paloh Sebut Indonesia Kapitalis yang Liberal?
- Surya Paloh Tegaskan NasDem Tak Minta Jatah Menteri
