Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahaladia mengngkapkan kalangan pengusaha nasional berharap Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang ditunda dengan alasan Covid-19 masih berlangsung.
Hal ini menurut Bahlil berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia, dikutip Senin, 10 Januari 2022.
"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," ungkap Bahlil.
Mengapa demikian? Bahlil mengatakan hal ini dikarenakan para pengusaha baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. "Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," katanya.
Bahlil menyebut langkah memajukan atau memundurkan waktu penyelenggaraan pemilu bukan sebuah hal yang haram dalam sejarah perjalanan politik Indonesia. Hal tersebut pernah terjadi di Orde Lama dan peralihan era Orde Baru ke Reformasi.
"Tahun 1997 kita pemilu, harusnya kan 2002 kita baru pemilu kalau lima tahun sekali. Tapi kita majukan karena ada persoalan krisis waktu itu, reformasi. Di Orde Lama juga begitu, sekian lama kita tidak melakukan pemilu," kata Bahlil.
Bahlil mengatakan bahwa Indonesia perlu menentukan apa yang akan difokuskan saat ini dan ke depan. Menurut dia, persoalan memulihkan ekonomi dan memilih kepemimpinan baru lewat pemilu adalah dua hal yang tak bisa dijalankan bersamaan jika ingin optimal.
33,4% setuju, 30,9% sangat tidak setuju, 2,9% kurang setuju, dan 5,2% sangat setuju,.
"Tinggal kita lihat adalah kebutuhan bangsa kita ini apa. Apakah persoalan menyelesaikan pandemi Covid-19, apakah persoalan bagaimana memulihkan ekonomi, atau memang persoalannya adalah bagaimana kita memilih kepemimpinan baru lewat pemilu," katanya.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, mayoritas responden tidak mau jika masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang hingga 2027. Mereka menolak wacana tersebut meski ada alasan demi memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.
"33,4% setuju, 30,9% sangat tidak setuju, 2,9% kurang setuju, dan 5,2% sangat setuju," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.[]
Baca Juga:
- Wapres Harris Sebut Dia dan Biden Belum Membahas Pemilihan 2024
- Pemerintah Terapkan Program BBM Satu Harga Sampai 2024
- 6 Syarat Utama Capres 2024 Versi Rumah Politik Indonesia
- Daftar PNS yang Akan Pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) 2024
