Tangerang Selatan - Pekan lalu, Lembaga Kajian Politik Nasional (KPN) merilis hasil survei elektabilitas para calon yang berkontestasi di Pilkada Tangsel yang akan bergulir pada bulan Desember mendatang. Survei tersebut cukup menjadi sorotan sejumlah lembaga survei lainnya karena dominasi suara golput dari hasil KPN sebesar 55%.
Saya bingung ada yang teriak-teriak minta data sebaran sampel, padahal saat rilis sudah dijelaskan bahwa sebaran mencakup seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan.
Tidak lama berselang dari rilis KPN, timbulkan pro dan kontra. Terutama dari pihak Tim Sukses (Timses) calon. Bahkan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) pun ikut mengomentari hasil survei tersebut.
Direktur Eksekutif KPN, Adib Miftahul mengatakan hal tersebut ditanggapi dengan santai dan cenderung senang. Pasalnya, menurut dia, terbukti lembaganya mendapat atensi yang cukup tinggi di Tangerang Selatan.
"Saya santai saja, namun yang saya bingung justru pihak-pihak yang tidak hadir dalam acara, malah seolah kebakaran jenggot mengomentari materi secara sepotong-sepotong dan tendensius, salah pula lagi," ujar Adib kepada Tagar, Minggu, 9 Agustus 2020.
Adib mengatakan, telah disampaikan secara gamblang dan jelas terkait metode survei dan sebaran sampel dalam rilis tersebut. Bahkan, kata dia, proporsional secara gender dan agama yang mengacu pada daftar pemilih tetap atau DPT juga ditampilkan.
"Saya bingung ada yang teriak-teriak minta data sebaran sampel, padahal saat rilis sudah dijelaskan bahwa sebaran mencakup seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Kalau gitu, kenapa nggak minta data respondennya saja sekalian, ini kan konyol. Justru yang bicara itu, tidak paham tentang kode etik survei. Ini confidential sebab menyangkut keamanan dan privasi responden," ucap Adib.
Adib mengatakan, saat ini banyak lembaga yang bersaing menawarkan diri sebagai konsultan pendamping para calon, hingga kemudian hasil survei KPN mungkin dianggap menganggu survei internal mereka.
Seharusnya, kata Adib, para calon harus berterima kasih telah mendapat positioning real sebelum pendaftaran resmi di gelar.
"Kita tahulah saat ini banyak Timses berkedok lembaga survei yang kerjanya 'ABS' (Asal Bandar Senang) sedang marak menjajakan dirinya sebagai konsultan pendamping," kata Adib.
Karena biasanya oknum-oknum ini, kata dia, selalu memberikan janji surga seolah-olah calonnya kuat, padahal kenyataannya belum tentu demikian.
"Mungkin hasil survei kami, membuka kebobrokan itu, jadi wajar kalau ada yang sewot," kata Adib.
Dalam hasil survei itu, yang juga harus menjadi perhatian semua pihak adalah adanya potensi golput yang meningkat karena situasi pandemi Covid 19. Menurut Adib, menjadi tugas berat KPU Tangsel dan semua pihak untuk memperbesar partisipasi publik agar proses demokrasi berjalan sehat.
"Angka golput yang 55% itu cukup tinggi. Mengalami peningkatan 10,1% dari Pilkada Tangsel sebelumnya. Nah, ini yang harus kita cari jalan keluar bersama, sebab di kondisi Covid membuat tugas KPU semakin berat," ucapnya.
Adib mengatakan, Tim KPN telah bersepakat untuk memberikan pandangan real bagi masyarakat terkait Pilkada Serentak 2020, terutama di Kota Tangerang Selatan, walau mendapat banyak rintangan dari pihak yang merasa kepentingan politiknya terganggu.
"Bagi kami caci-maki bahkan ancaman itu hal biasa dalam perjuangan, kami akan terus hadirkan pandangan real bagi masyarakat, karena banyak juga respon positif masyarakat yang masuk ke kami. Jika masih ada yang mengangap kami tidak kredibel, silahkan saja itu hak mereka, kami jalan terus," ujar Adib.
Ketika ditanya tentang lembaga yang menjajakan diri sebagai tim sukses para calon, Adib mengatakan, para calon tersebut harus jeli memilih konsultan dan jangan termakan hasil-hasil manipulatif yang 'ABS'.
"Hati-hati, sekelas calon presiden saja bisa kemakan mainan 'ABS' ini. Jadi, bagi para calon pilkada Tangsel, agar lebih jeli memilih konsultan, jangan mudah termakan janji surga seolah-olah posisi anda tinggi padahal kenyataannya tidak," ucap Adib. []
