Surabaya (Tagar 24/1/2018) Keluarnya Surat Edaran (SE) Dinas Pendidikan Jawa Timur nomor 050/136/101.5/2017 tertanggal 3 Januari 2018 dinilai tidak berpihak pada sekolah swasta. SE itu meminta supaya Guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta ditarik ke sekolah negeri.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Da'im mengatakan SE itu menunjukkan bahwa pemerintah berlaku seenaknya sendiri tanpa memperdulikan sekolah swasta. Sebab dalam SE yang mengacu surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim perihal optimalisai PNS di lingkungan Pemprov Jatim menyebutkan ada 11.115 guru PNS yang diperbantukan di SMA/SMK swasta ditarik untuk ditempatkan di SMA/SMK negeri.
"Ini problem negara, seharusnya tidak seperti ini penyelesaiannya. Pemerintah harus merekrut PNS baru tidak menarik yang diperbantukan di swasta," tandas Suli saat ditemui di ruang kerjanya.
Langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan ini menimbulkan masalah baru di dunia pendidikan khususnya sekolah swasta. Sebab, dengan penarikan guru PNS yang diperbantukan tersebut akan membuat sekolah swasta kehilangan tenaga pengajar.
"Akan terjadi penurunan SDM, penurunan kualitas dan penurunan out put karena kekurangan pengajar," tandasnya. Dia menandaskan dengan penarikan guru PNS tersebut maka sekolah swasta akan mengeluarkan biaya untuk merekrut guru baru. Sementara, selama ini dengan adanya guru PNS yang diperbantukan cukup membantu pembiayaan sekolah swasta. "Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak pada sekolah swasta," tegasnya.
Untuk itu, Suli meminta pada pemerintah supaya mencabut SE tersebut. SE dinilai tidak sesuai dengan No 20 Tentang Undang Undang Sisdiknas yang menyatakan tidak ada dikotomi pendidikan negeri maupun swasta.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim, Saiful Rachman, belum bisa dikonfirmasi. (lut)
