Hong Kong – Pemerintah Hong Kong telah memberi pilihan kepada karyawan di lembaga kepenyiaran publik Radio Televisi Hong Kong (RTHK) hingga Kamis, 18 Februari 2021, untuk memutuskan apakah akan menandatangani sumpah setia kepada wilayah administratif khusus China. Dengan kondisi seperti ini pegawai negeri sipil (PNS) di Hong Kong tidak yakin akan masa depan mereka
Di tengah kerusuhan politik yang mengguncang kota itu dalam beberapa tahun terakhir, Biro Layanan Sipil (CSB) bulan lalu secara resmi mengumumkan bahwa pegawai negeri Hong Kong diminta untuk menyatakan kesetiaannya kepada pemerintah bulan ini. Ini termasuk janji untuk menegakkan Hukum Dasar, setia, berdedikasi pada tugas mereka dan bertanggung jawab kepada Wilayah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR).
Warga meninggalkan bandara di Hong Kong yang diblokir massa demonstran pada September 2019 (Foto: dw.com/id)
Seorang juru bicara program RTHK "Staff Union" mengatakan kepada VOA bahwa pengambilan sumpah itu “bertentangan dengan tugas seorang penyiar publik” dan berpotensi menjadi “alat hukum untuk mengkriminalisasi pegawai negeri sipil yang menyampaikan kecaman terhadap kebijakan saat ini”.
Menurut laporan lokal, perilaku yang tidak menjunjung Hukum Dasar itu termasuk menganjurkan kemerdekaan Hong Kong, menolak mengakui kedaulatan China atas Hong Kong, mengundang intervensi oleh pasukan atau aktivitas eksternal yang membahayakan keamanan nasional.
Juru bicara serikat pekerja itu mengakui RTHK dalam "dilema" karena penafsiran undang-undang yang tidak jelas dengan sumpah yang menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan independensi redaksi RTHK.
Seorang demonstran pro-demokrasi memegang paspor British National Overseas (BNO) saat berlangsungnya aksi protes menentang UU Keamanan Nasional baru di Hong Kong, 1 Juni 2020 (Foto: voaindonesia.com - REUTERS/Tyrone Siu)“Sebagai anggota pers, akan sulit untuk menghindari pemberitaan pelanggaran dan kesalahan administrasi. Bahkan jika kami hanya menyampaikan pesan, atau menyampaikan pendapat kritik orang-orang terhadap pemerintah, itu bisa menjadi masalah, ”kata juru bicara itu.
“Saat ini kami berada dalam posisi yang sulit, namun RTHK akan tetap berusaha untuk melayani masyarakat dengan standar profesionalisme jurnalistik,” tambah juru bicara tersebut (my/jm)/voaindonesia.com. []
