Sultan Minta Penunjukan PJ Kepala Daerah Utamakan Putera Daerah

Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kemendagri untuk lebih memprioritaskan putera daerah sebagai Pejabat Kepala Daerah.
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin. (Foto: Tagar/DPD RI)

TAGAR.id, Jakarta - Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memprioritaskan putera daerah sebagai Pejabat Kepala Daerah di ratusan daerah yang mengalami kekosongan kepala daerah definitif hingga 2024 nanti.

"Kami mendapat laporan masyarakat bahwa terdapat Pj Kepala Daerah yang bukan berasal daerah tersebut. Ini tentu akan sangat rentan dengan konflik akibat lemahnya dukungan dan legitimasi sosial masyarakat setempat," ujar mantan wakil Gubernur Bengkulu ini melalui keterangan resminya pada Senin, 23 Mei 2022.


Kami berharap agar kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi mekanisme penunjukan langsung PJ kepala daerah yang tidak akomodatif dan cenderung tidak transparan ini.


Menurutnya, meskipun bukan merupakan hasil politik, dukungan sosial politik masyarakat dan lembaga politik lokal seperti DPRD adalah sangat penting bagi seorang Pj Kepala Daerah. Pemerintah harusnya memiliki pertimbangan psikologi sosial yang lebih baik dalam agenda perekrutan PJ kepala daerah.

"Sensitivitas sosial politik masyarakat daerah sangat tinggi. Penunjukan pj kapala daerah yang tidak partisipatif dan cenderung politis akan rentan menimbulkan penolakan dan kegaduhan sosial di daerah," tegasnya.

Dengan skema penunjukan seperti ini, kata Sultan, Masyarakat daerah justru merasa tidak dianggap oleh pemerintah. Padahal menurut mereka masih banyak putera puteri daerah yang pantas dan layak dipercaya untuk mengisi jabatan tersebut. Karena Putera daerah dinilai paling memahami masalah yang di daerah terkait.

"Kami berharap agar kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi mekanisme penunjukan langsung PJ kepala daerah yang tidak akomodatif dan cenderung tidak transparan ini. Bagi masyarakat daerah, apapun alasannya, menempatkan putra daerah adalah lebih baik dan lebih utama," ungkapnya.

Bagaimanapun, lanjutnya, seorang pemimpin di daerah setidaknya harus dikenali untuk kemudian diterima dan didukung kebijakannya oleh masyarakat. Jangan justru menghadirkan sosok yang dianggap asing dan kemudian menuai aksi penolakan di level bawah.

"Waktu dua tahun adalah cukup lama bagi seorang Pj Kepala Daerah. Psiko sosial yang tidak kondusif tentu akan mempengaruhi performa pejabat Kepala Daerah yang ditugaskan oleh pemerintah di daerah. Ini tentu merupakan masalah serius dalam pembangunan daerah," tutup senator asal Bengkulu itu. []

Berita terkait
Presiden Minta Masyarakat Berhemat, Sultan Minta Pemerintah Tunda Bangun IKN
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Sultan B Najamudin merespon pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat berhemat.
Saham Terjun Bebas, Sultan Minta OJK Selidiki Dugaan Konflik Kepentingan Pemegang Saham Goto-Telkomsel
Wakil DPD RI Sultan B Najamudin mendesak OJK RI melakukan penyelidikan terhadap dua emiten (Telkom dan Goto) terkait saham yang terjun bebas.
UAS Ditolak, Sultan Minta Singapura Usir dan Tidak Lindungi Koruptor Indonesia
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B Najamudin turut memberikan respon terhadap sikap pemerintah Singapura yang menolak UAS.
0
Melihat Epiknya Momen Malam HUT DKI Jakarta Lewat Lensa Galaxy S22 Series 5G
Selain hadir ke kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam agenda perayaan HUT DKI Jakarta, kamu juga bisa merayakannya dengan jalan-jalan.