TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan Pemerintah untuk terus memantau dan patut mewaspadai paparan gejolak krisis ekonomi dan politik yang saat ini melanda Sri Lanka.
Hal ini disampaikan senator asal Bengkulu itu mengingat gejala ekonomi akibat inflasi yang berpotensi mengarah pada gejolak politik kini mulai terasa di Indonesia.
"Kita semua sangat prihatin dengan fenomena krisis politik Sri Lanka saat ini dan kita pun tentu sangat tidak berharap situasi itu terpapar ke Indonesia. Saya tidak mengatakan krisis Sri Lanka akan secara langsung berpengaruh ke Indonesia, tapi setelah mengamati performa ekonomi nasional yang terjadi saat ini cukup menyita perhatian publik khususnya mahasiswa kami rasa pemerintah perlu mewaspadainya", ujar Sultan melalui keterangan resmi yang diterima Senin, 11 April 2022.
Kita berharap situasi ekonomi ini mampu diredam secara efektif melalui kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral.
Menurut mantan ketua HIPMI bengkulu ini, sejak awal volatilitas harga atau inflasi bahan pokok dan energi pada level tertentu selalu mengarah pada gejolak sosial politik masyarakat. Pemerintah harus mampu meredam potensi letupan aksi masa dengan pola komunikasi dan insentif fiskal yang memadai.
- Baca Juga: Gula Pasir Hilang di Pasaran, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Penjelasan
- Baca Juga: Beri Apresiasi, Ketua DPD RI: Bu Khofifah Memang Gubernur GPL alias Gak Pake Lama
"Yang harus kita pastikan saat ini adalah bagaimana pemerintah harus menjaga kondusifitas sosial dan politik nasional. Sudah tepat pemerintah mengucurkan BLT dan bantuan sosial lainnya bagi masyarakat dengan pendapatan di bawah tiga juta", ungkap mantan wakil Gubernur Bengkulu itu.
Selain itu, Sultan juga mendorong Bank Indonesia untuk melakukan intervensi moneter secara proporsional untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
"Kita berharap situasi ekonomi ini mampu diredam secara efektif melalui kerjasama dan koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter maupun sektoral," ujarnya.
- Baca Juga: Ketua DPD RI Sebut Pentingnya Pembangunan SDM Berkarakter dan Bermoral
- Baca Juga: Wabup Sumedang Optimis Sengketa Tol Cisumdawu Selesai di Tangan Ketua DPD RI
"Dan jangan lagi kita panaskan ruang publik dengan diskursus politik yang tidak produktif dan memantik kemarahan Publik. Sehingga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi saat ini mampu dijaga keberlangsungannya," tutupnya.
Diketahui, Sri Lanka saat ini sedang dilanda krisis ekonomi sekaligus krisis politik. Negara di Asia Selatan itu mengalami kekurangan BBM, pemadaman listrik belasan jam dan kenaikan harga bahan pangan secara tajam. []
