TAGAR.id, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diminta tanggapan soal marak kasus keracunan massal imbas makan bergizi gratis (MBG). Keracunan massal terjadi di Bandung Barat, Garut, Banggai hingga Bojonegoro.
Dasco meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut kasus keracunan MBG.
"Jadi begini, kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).
"Tentunya kita meminta kepada MBG (BGN) untuk menyikapi hal ini dengan serius, dan lalu kemudian kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya, sengaja begitu kan," sambungnya.
Dasco meminta masyarakat untuk menunggu hasil evaluasi yang dilakukan oleh BGN. Ia meyakini program ini akan berjalan baik.
"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada MBG (BGN) untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," ujarnya.
Dasco sudah menugaskan Komisi IX untuk memantau MBG. Ia mengatakan Komisi IX akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait MBG.
"Tentunya komisi teknis terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga, yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan," tuturnya.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya akan menjatuhkan sanksi terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu keracunan massal MBG.
"Ada. Tadi dengan ditutup SPPG ini," kata Nanik dalam konferensi pers, Kamis (25/9).
Selain itu, BGN juga menggandeng polisi untuk mengusut dugaan pidana dalam kasus ini. Apakah ada faktor kesengajaan atau kelalaian.
"Karena kita juga melibatkan polisi, bila teridentifikasi ada unsur-unsur pidana atau kesengajaan, mungkin misalnya setelah nanti dites dari makanan sampel ini nanti ada zat apa, kami pidanakan. Jadi kami tidak main-main, kami serius menangani ini," ucap Nanik. []