Menkeu Purbaya Blak-blakan soal Rokok Ilegal: Bakal Banyak yang Ditangkap

Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri
Menkeu Purbaya Blak-blakan soal Rokok Ilegal: Bakal Banyak yang Ditangkap. (Foto: Tagar/DOk istimewa)

TAGAR.id, Jakarta - Peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan yang dihadapi Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya serius ingin memberantas peredaran rokok ilegal.

Ia menyebut pengawasan akan diperketat, baik di jalur impor maupun di platform belanja online. Kondisi tersebut membuat kemungkinan bakal banyak pihak yang ditangkap karena rokok ilegal.

"Kalau kita impor ada jalur hijau, biasanya enggak diperiksa tuh, enggak tahu rokok ilegalnya masuk lewat itu apa enggak. Tapi saya akan random cek. Jadi terdeteksi kalau ada kecurangan-kecurangan," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9).

Menurutnya, langkah keras tidak hanya akan menyasar pihak eksternal. Ia memastikan apabila ada oknum dari Bea Cukai atau internal Kementerian Keuangan yang terlibat peredaran rokok ilegal, mereka juga akan ditindak.

"Mungkin dalam waktu dekat kita dapat banyak orang di situ, nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen Keuangan," tegas Purbaya.

Tak hanya jalur impor, Purbaya juga menyoroti penjualan rokok ilegal di marketplace. Ia mengaku sudah memanggil beberapa platform besar seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli untuk segera menutup akses penjualan rokok ilegal.

"Tadinia minta (ditutup) by 1 Oktober. Tapi saya bilang secepatnya saja," jelas Purbaya.

Purbaya mengaku sudah mengantongi data penjual rokok ilegal. Penindakan, kata dia, akan dilakukan menyeluruh, baik di marketplace maupun langsung ke lapangan.

"Akan kita mulai tangkap, jadi yang masih mau jual, harus berhenti," tegas Purbaya. []

Berita terkait
Menkeu Sri Mulyani Alokasikan Rp49,4 Triliun untuk THR ASN 2025
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran sebesar Rp49,4 triliun untuk tunjangan hari raya (THR).
Menkeu Sri Mulyani Keluarkan Surat Perintah Efisiensi Menyasar 16 Pos Belanja
Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi anggaran.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati Sebut APBN 2024 Alami Defisit Rp 507,8 Triliun
Ekonom berpendapat capaian ini adalah tanda yang tidak baik dalam pengelolaan anggaran negara