Putussibau, Kalbar, (Tagar 27/8/2018) - Warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menganggap aksi #2019 ganti presiden merupakan demokrasi kebablasan.
"Mau ganti presiden pada 2019 tidak harus membuat aksi, karena itu dapat menimbulkan konflik di masyarakat," kata warga Badau, Markus Antonius (36), di Badau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu (26/8) dilansir Antara.
Menurut Markus, sebagai warga Indonesia seharusnya menghargai seorang kepala negara, jangan sampai masyarakat diprovokasi untuk kepentingan tertentu.
Dia katakan siapa pun yang menjadi presiden jika sekelompok masyarakatnya seperti saat ini, maka tidak akan ada sisi baiknya seorang pemimpin.
"Kami prihatin atas aksi ganti presiden yang dilakukan sekelompok masyarakat, kenapa harus menyuarakan hal-hal yang membuat negara ini semakin kacau," kata dia.
Sebagai warga perbatasan, Markus mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pembangunan pemerintah dan saling mengisi dalam membangun bangsa Indonesia.
Tidak hanya itu, warga Kecamatan Embaloh Hulu yang juga daerah perbatasan, Adrianus mengatakan aksi #2019 ganti presiden tersebut hanya membuat kondisi bangsa Indonesia semakin kacau, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak sosial.
"Kami minta para elit politik, tokoh agama jangan justru ikut-ikutan memprovokasi masyarakat, lebih baik kita isi pembangunan sesuai kapasitas kita masing-masing," ujar Adrianus.
Salah satu pemuda perbatasan, Dominkus (35) menyampaikan masih banyak cara yang jauh lebih terhormat dalam berdemokrasi, jangan melakukan aksi yang dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
"Kami sebagai masyarakat kecil menganggap aksi ganti presiden itu merupakan cerminan demokrasi yang sudah kebablasan, hargailah pemimpin bangsa ini," kata dia pula.
Baca juga: Dilarang Deklarasi Ganti Presiden di Kalbar
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen (Pol) Didi Haryono menyatakan, pihaknya tidak mengizinkan kegiatan deklarasi #2019 Ganti Presiden dengan pertimbangan Kamtibmas di provinsi Kalbar.
"Hasil analisis dan penilaian kami, dari aspek Kamtibmas kegiatan itu lebih banyak mudaratnya, karena banyak resistensi, banyak yang menentang (warga Kalbar)," kata Didi Haryono di Pontianak, Minggu (26/8).
Sehingga, menurut dia, Polda mengambil keputusan kegiatan tersebut tidak diizinkan, dan kalau ada yang memaksakan, dengan terpaksa dibubarkan.
Ia menjelaskan, apa yang dilakukan tersebut memang murni karena pertimbangan Kamtibmas untuk kepentingan lebih luas, yakni kepentingan masyarakat Kalbar.
"Kamtibmas di sini kondusif sekali, dan saat ini masih bergelut dalam menangani Karhutla, sehingga jangan lagi dibebankan dengan masalah lainnya," kata Didi.
Kami Tidak Mungkin Menutup Mata
Matius (48) juga warga Badau menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo membawa dampak kemajuan pembangunan di daerah perbatasan.
"Kami tidak mungkin menutup mata atas perhatian serius Pak Presiden yang menjadikan pembangunan di perbatasan ini berkembang pesat," ujar Matius.
Menurutnya sudah berapa kali ganti presiden, baru dimasa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrstruktur dasar benar-benar diperhatikan.
Ia menjelaskan saat ini ruas jalan dari Ibu Kota Kapuas Hulu menuju Badau sangat mulus, bangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Badau berdiri megah, pembangunan Rumah Sakit Bergerak dan Puskesmas yang luar biasa serta sejumlah bidang pembangunan lainnya.
"Jadi saya merasa prihatin apabila ada yang menjelek-jelekan Presiden Joko Widodo, karena setahu saya Pak Jokowi membangun Indonesia ini melalui program Nawacita justru pembangunan dimulai dari pinggiran," terangnya.
Ia menyebutkan era kepemimpinan Presiden Jokowi semua daerah merasakan dampak pembangunan, apalagi daerah perbatasan.
Selaku warga, ia tidak melihat perbedaan dalam membangun dimasa kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak seperti presiden lainnya tidak ada pemerataan pembangunan.
"Kalau mau jujur kita, presiden-presiden sebelum Jokowi pembangunan menumpuk di pulau Jawa, itu bisa kami rasakan sebagai warga perbatasan," tutur Matius.
Pria yang bekerja sebagi buruh perkebunan kelapa sawit di perbatasan itu berharap masyarakat Indonesia membuka mata hati dan pikiran, jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan tertentu yang ingin menjelek-jelekan kepemimpinan Jokowi.
"Bagaimana pun Presiden Jokowi itu pemimpin bangsa Indonesia yang adalah milik kita bersama," tambahnya. []
