Staf BUMN Dipaksa Ikut Kampanye Jokowi, Ini Penjelasan TKN

TKN memberikan penjelasan kebenaran Staf BUMN dipaksa ikut kampanye Jokowi.
Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong. (Foto: Tagar/Morteza)

Jakarta, (Tagar 9/4/2019) - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong memastikan, isu pengerahan pegawai BUMN dalam kampanye akbar Jokowi-Ma'ruf adalah hoaks.

Menurutnya, kabar palsu digelontorkan pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan maksud mengganggu helatan kampanye akbar pada tanggal 13 April mendatang.

"Itu tidak benar. Namanya medsos ya, siapapun bisa mengatakan apapun. Bisa saja akun-akun yang nggak jelas," ujarnya kepada Tagar news melalui sambungan telepon, Senin (8/4) malam.

"Ya, itu mungkin untuk mengganggu rencana kita tanggal 13 barangkali kan. Karena massanya akan lebih besar daripada massa kemarin (kampanye Prabowo). Ya, ada kekhawatiran seperti itu barangkali," imbuhnya.

Usman mengaku kalau pihaknya juga mendapatkan sebaran kabar tersebut melalui grup aplikasi pesan singkat WhatsApp. Saat ini, isu tersebut sedang menjadi pembahasan oleh TKN, untuk menentukan tindakan lebih lanjut.

Meski begitu pihaknya belum berencana melaporkan permasalahan tersebut ke kepolisian maupun Bawaslu. Tindakan lebih lanjut kemungkinan disebut Usman akan diputuskan pada esok hari.

"Saya juga baru dapat kiriman itu ya. dari akun Twitter namanya Irene ya? ya saya kira itu memang perlu diklarifikasi lagi. Siapa Irene itu? kenapa dia menyebar hoaks," kata dia.

"Masih jadi pembahasan internal. Untuk misalnya melaporkan itu ke Bawaslu atau ke Polisi, itu belum ada sampai sejauh ini. Nggak tahu besok," pungkasnya.

Irene VienaAkun twitter @IreneViena mencuitan isu yang diduga sebagai kabar bohong. (Foto: Screencap Twitter/IreneViena)

Sebuah gambar tangkapan layar berisi cuitan akun Twitter @IreneViena, viral di berbagai platform media sosial dan grup-grup WhatsApp. Cuitan tersebut mengatakan bahwa pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipaksa hadir di kampanye Jokowi pada tanggal 13 April mendatang.

Pegawai BUMN yang menolak hadir disebut akan dikenakan sanksi berupa pembatalan bonus, penundaan kenaikan pangkat dan golongan, hingga diancam akan dimutasi.

"Pegawai BUMN dipaksa harus meghadiri kampanye Jokowi 13 April 2019

Dicatat nomor hp

Diabsen kehadiran

Pegawai BUMN yg menolak hadir dikenakan sanksi mulai dari: 

Pembatalan bonus

Penundaan kenaikan pangkat & golongan

Mutasi

Dst

Mana nyali anda @KPU_ID @bawaslu_RI ?,"

Berdasar pantauan Tagar News, akun Twitter @IreneViena masih aktif dan belum menghapus cuitan tersebut hingga Senin (8/4) malam pukul 20:30 WIB. Twit tersebut telah diunggah ulang (retwit) sebanyak 1861 kali dan mendapat tanda suka sebanyak 3.068 kali.

Sementara akun @IreneViena diketahui telah aktif sejak bulan Desember tahun 2016. Telah mencuitkan tulisan sebanyak 39,332 kali dan memiliki pengikut sebanyak 66,930 followers. []

Berita terkait
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.