Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan alokasi Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sejumlah Rp 427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia.
"Alokasi tersebut meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan," ucap Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) di Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021.
Pemerintah optimistis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program, maka Program Perlindungan Sosial akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.
Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dalam rangka peningkatan efektivitasnya untuk pengentasan kemiskinan.
Bagi Sri Mulyani kebutuhan Anggaran Perlindungan Sosial pada tahun 2022 pun dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.
"Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dalam rangka peningkatan efektivitasnya untuk pengentasan kemiskinan," ujarnya.
- Baca Juga: Menkeu RI: SDM yang Sehat Kunci Negara Maju
Pemerintah, kata Sri Mulyani, terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan inclusion dan exclusion error.
APBN telah menunjukkan perannya sebagai instrumen countercyclical dalam meredam dampak pandemi lebih dalam terhadap penurunan kesejahteraan masyarakat dan mendorong untuk kembali pulih.
Menurutnya, kebijakan perlindungan sosial yang diperluas saat ini berperan sangat penting, terutama dalam melindungi masyarakat miskin dan rentan.
"Upaya pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas makro ekonomi juga akan berkontribusi positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan," ucapnya. []
