Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) Negeri di Jawa Timur.
Khofifah mengatakan program SPP gratis di SMAN dan SMKN di Jawa Timur sudah berjalan sejak tahun 2019. Ia memastikan SMAN dan SMKN tidak diperkenankan untuk memungut sepeser pun dari siswa untuk SPP.
Kami berharap dengan adanya SPP gratis, tidak ada lagi siswa yang putus sekolah setiap tahunnya.
"Semua gratis seluruh Jawa Timur. Jadi sekolah tidak diperkenankan untuk menarik SPP," ujarnya melalui keterangan tertulisnya kepada Tagar, Selasa, 7 Juli 2020.
Khofifah mengatakan sekolah bisa mengoptimalkan penggunaan anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur. Khofifah berharap dengan adanya SPP gratis tersebut bisa meringankan beban wali murid di tengah pandemi Covid-19.
"Kami berharap dengan adanya SPP gratis, tidak ada lagi siswa yang putus sekolah setiap tahunnya," tuturnya.
Sementara untuk SMA dan SMK swasta, Khofifah memberikan subsidi dan tida gratis sepenuhnya. Khofifah mengingatkan kepada wali murid untuk melaporkan ke Dinas Pendidikan jika ada sekolah negeri yang tetap memungut SPP.
"Kalau ada ditemukan laporkan ke Dinas Pendidikan setempat," tuturnya.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa timur menambahkan pihaknya memastikan tidak ada pungutan SPP untuk SMAN dan SMKN di Jawa Timur. Sementara untuk sumbangan sukarela oleh Komite Sekolah, Wahid mengingatkan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2016.
"Sumbangan sukarela harus sesuai dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2020," ucapnya. []
