Jakarta – Sejumlah kelompok hak asasi manusia (HAM) Uighur mendesak perusahaan-perusahaan multinasional yang telah setuju untuk mensponsori Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 agar memboikot apa yang mereka sebut “Pertandingan Genosida”. Mereka menggunakan platform mereka sebagai gantinya, untuk menjelaskan kepada dunia tentang penganiayaan China terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang jelang pertandingan olahraga tahun 2022 itu.
Sejauh ini belum ada sponsor besar yang telah mendukung seruan pendukung kampanye keadilan bagi warga Uighur. Pengamat yang berbicara kepada VOA mengatakan hal itu dikarenakan perusahaan-perusahaan belum merasakan tekanan politik, yang mereka perkirakan akan meningkat pada saat pertandingan semakin dekat.
Jurnalis mengobrol di dekat logo Olimpiade Musim Dingin 2022 di Markas Besar Olimpiade Beijing di Beijing, China, 4 November 2014 (Foto: voaindonesia.com/AP)
“Saat ini kita masih memiliki 12 bulan sebelum pertandingan dimulai. Fakta bahwa beberapa perusahaan belum berbicara tentang boikot, saya kira karena mereka belum merasakan tekanan politik atau dampak dari boikot terhadap produk mereka. Namun, mereka akan merasakannya. Anda akan melihat hal itu terjadi semakin sering,” kata Andrew Zimbalist, profesor ekonomi Smith College di Northampton, Massachusetts, kepada VOA.
Zimbalist menambahkan, “Setiap perusahaan akan menilai keadaan protes politik dan boikot. Saat ini, perhatian internasional terhadap masalah hak asasi manusia di China baru dimulai.”
Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 dijadwalkan berlangsung pada 4-20 Februari 2022.
Warga Tibet yang diasingkan di Dharmsala, India, menggunakan lambang Cincin Olimpiade sebagai penyangga saat mereka menggelar aksi protes terhadap penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, Rabu, 3 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)Prof Zimbalist, penulis buku "Circus Maximus: The Economic Gamble Behind Hosting the Olympic and the World Cup", mengatakan ia memperkirakan akan melihat “rasa malu’ dan “publisitas buruk” meningkat seputar pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan China di Xinjiang, Hong Kong dan Tibet, yang kemungkinan akan ditafsirkan sebagai “kerugian promosi yang sangat signifikan” dalam penyelenggaraan pertandingan Olimpiade musim dingin.
Hal itu mungkin mendorong perusahaan minuman Coca-Cola yang berbasis di Amerika, atau The Olympic Partners (TOP) untuk menggunakan pengaruhnya atau melakukan negosiasi ulang sponsor mereka dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) melalui jalur hukum, “Yang tidak akan dilakukan secara terbuka karena publisitas yang buruk,” kata Prof Zimbalist (lj/uh)/voaindonesia.com. []
