Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan jumlah calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) tahap III lebih banyak dari dua tahap sebelumnya. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan jumlah calon penerima bantuan subsidi upah Rp 600.000 per bulan sebanyak 3,5 juta orang.
"Jumlah data calon penerima BSU yang diserahkan kepada kami sebanyak 3,5 juta. Jadi, ini lebih besar dibandingkan tahap I dan II," ucap Ida Fauziyah seperti dikutip Tagar dalam siaran pers Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 8 September 2020.
Dengan diserahkannya 3,5 juta data dari BPJS Ketenagakerjaan hari ini, maka total data calon penerima BSU dari tahap I, II, dan III adalah 9 juta orang.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan hingga 7 September 2020, BSU tahap I telah disalurkan kepada 2.311.237 atau 92,45 persen dari total calon penerima tahap I sebanyak 2,5 juta orang.
Sedangkan tahap II, jumlah BSU yang sudah tersalurkan sebanyak 1.386.059 atau 46,20 persen dari total calon penerima tahap II sebanyak 3 juta orang.
“Saat ini data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” ucapnya.
Adapun mekanisme penyaluran BSU setiap tahap, dilakukan sama, yaitu data yang telah diserahterimakan dilakukan check list terlebih dahulu oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Setelah dilakukan check list, data tersebut akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
"KPPN menyalurkan uang subsidi gaji/upah tahap III tersebut kepada Bank Penyalur, yakni bank yang masuk menjadi anggota Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara)," ucapnya.
Kemudian, kata Ida, bank-bank Himbara, yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI menyalurkan uang BSU ke rekening penerima secara langsung. Baik rekening bank sesama bank Himbara maupun rekening bank swasta.
Sementara itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto mengatakan data terakhir jumlah rekening bank yang masuk ke pihaknya sebanyak 14, 5 juta nomor rekening.
Dari data tersebut secara otomatis sistem melakukan validasi dengan sistem di perbankan. “Validasi itu meliputi kecocokan nomor rekening, nama yang ada BP Jamsostek dengan yang tercatat di bank,” kata Agus.
Sementara dari data 14,5 juta, sebanyak 14,3 juta nomor rekening yang sudah tervalidasi oleh bank, sebanyak 200 ribu yang masih proses validasi, dan ada 19 ribu yang tidak valid.
“Data yang tidak valid dikembalikan kepada pemberi kerja untuk dilakukan koreksi. Kemudian dari 14, 3 juta ini kita lakukan validasi yang berdasarkan kriteria Permenaker,” ujarnya. []
