Pematangsiantar - Ikatan Keluarga Islam Simalungun (IKEIS) dan Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Islam Simalungun (GEMAISI) menegaskan bahwa dalam Pilkada 2020 di Pematangsiantar, menolak arogansi kekuasaan dan memilih berdasarkan hati nurani.
Dua lembaga tersebut menyampaikan sikap dimaksud saat melakukan pertemuan dengan Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Pematangsiantar yang berlangsung pada Kamis, 15 Oktober 2020 di gedung MUI Jalan Kartini.
Ketua IKEIS Lisman Saragih, didampingi sekretaris Bhakti Damanik dan pengurus lainnya diterima Ketua MUI Kota Pematangsiantar HM Ali Lubis bersama sejumlah pengurus dan ulama. Sedangkan dari GEMAISI hadir ketuanya Alpian Sinaga dan sekretaris Mahipin Saragaih.
Dalam kesempatan itu, Lisman mengatakan, bahwa Simalungun adalah pemilik leluhur atau sipukkah huta di Kota Pematangsiantar.
Dia kemudian menegaskan bahwa Raja Sang Naualuh Damanik sebagai Raja Siantar adalah tokoh Islam yang berasal dari etnis Simalungun.
Maka itu, IKEIS kata Lisman, mengajak MUI bersinergi memberikan kontribusi kepada kebaikan dan kemajuan umat Islam di Kota Pematangsiantar.
"Untuk Pilkada 2020 di Kota Siantar, IKEIS atau Simalungun Islam yang lebih memilih menggunakan hati nurani dan menolak arogansi kekuasaan," kata Lisman, sesuai rilis diterima Tagar, Jumat, 16 Oktober 2020.
HM Ali Lubis mengapresiasi pertemuan silaturahmi dengan IKEIS. MUI berharap pertemuan serupa bisa dilakukan secara berkesinambungan.
MUI Kota Pematangsiantar bersama pengurus IKEIS dan GEMAISI pada Kamis, 15 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Ist)
"MUI sangat menghormati Raja Sang Naualuh Damanik karena dia bukan hanya sebagai raja tetapi juga tokoh Islam yang berasal dari Simalungun," kata Lisman, seperti disampaikan Ketua MUI HM Ali Lubis.
MUI juga sangat menghargai Simalungun dibuktikan dengan banyaknya orang Simalungun yang duduk di kepengurusan MUI, bahkan ada dua penasihat, yakni Laden Damanik dan Sulaiman Sinaga.
Terkait Pilkada di Kota Pematangsiantar, MUI disebut sangat menghormati dan menghargai sikap IKEIS dan GEMAISI.
MUI sendiri sebagai lembaga tidak dapat berpolitik praktis dan menyerahkan pilihan dan sikap kepada umat.
"MUI kesempatan itu meminta agar selalu bersama dengan IKEIS dalam melaksanakan kegiatan di Kota Siantar seperti hari ulang tahun atau hari jadi," kata Lisman.
Ancaman Demokrasi
Lisman pada kesempatan sebelum pertemuan dengan MUI Pematangsiantar, dalam sebuah siaran pers menyebut bahwa soal calon tunggal di Pilkada Pematangsiantar adalah kemunduran demokrasi.
"Karena kami menganggap delapan orang ketua parpol yang akan menentukan demokrasi di Kota Pematangsiantar. Kami tidak melihat ada itikad baik dan kebijakan positif dari calon tunggal saat ini kepada umat Islam khususnya kepada Islam etnis Simalungun yang merupakan sipukkah huta atau pemilik leluhur tanah Sapangambei Manoktok Hitei ini," kata Lisman.
Pengamat politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sumatera Utara (USU), Fernando Sihotang dalam satu kesempatan dengan Tagar menyebut, meski secara demokrasi prosedural, calon tunggal itu sah secara Undang Undang Pemilu dan Pilkada.
Hanya saja, kata dia, dengan satu pasangan calon juga menjadi ancaman terhadap cita-cita mewujudkan demokrasi substansial.
"Atau masyarakat silakan mengampanyekan kotak kosong jikalau pasangan tunggal tersebut dianggap belum layak untuk dipilih. Tentu ada konsekuensi-konsekuensi logis harus dipahami jikalau kotak kosong pada akhirnya menjadi pemenang." sebut Fernando.[]
