UNTUK INDONESIA
Sikap GAMKI, Ansor, dan 9 Organisasi Terkait Papua
GAMKI, GP Ansor dan 9 organisasi kepemudaan menyatakan sikap terhadap peristiwa di Malang dan Surabaya terkait persekusi mahasiswa Papua.
GAMKI, Ansor dan 9 organisasi kepemudaan kecam aksi persekusi mahasiswa Papua. (Foto: Istimewa)

Jakarta - Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pimpinan Pusat GP Ansor, dan 9 organisasi kepemudaan nasional menyesal terhadap insiden persekusi mahasiswa di Papua di Jawa Timur merembet ke aksi unjuk rasa di Papua. 

Mereka kecewa terhadap peristiwa yang terjadi di Malang dan Surabaya. Menurut mereka, pluralitas tak bisa dijauhkan dari masyarakat Indonesia. 

"Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama dan ras adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan," kata mereka dalam pertemuan bertajuk Solidaritas Pemuda Untuk Indonesia Damai dan Toleran, di Sekretariat DPP GAMKI, Grha Oikumene, Jakarta pada Selasa, 20 Agustus 2019.  

Kemudian, mereka meminta agar pemerintahan pusat lebih serius lagi untuk menghilangkan stigma rasial dan diskriminatif di kalangan masyarakat. "Sesuai dengan Sila ke 2 Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat GAMKI Willem Wandik.

Permintaan selanjutnya menyebutkan agar tidak ada lagi dari pihak mana pun yang mengucapkan ujaran kebencian, penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

"Meminta pemerintah, aparat negara, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh warga negara Indonesia untuk tidak mengucapkan ujaran kebencian. sebagai wujud pengamalan nilal-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Willem.

"Kepada lembaga agama, adat, dan lembaga masyarakat mengingatkan, memantau, dan bertanggungjawab terhadap setiap ucapan dari tokoh atau pemuka lembaga masing-masing agar tidak menimbulkan perpecahan dan ketersinggungan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk," kata dia menyebut permintaan keempat.

Tak hanya itu, mereka juga mengapresiasi permohonan maaf dari Gubernur Jawa timur, Walikota Surabaya dan walikota Malang yang disampaikan untuk mahasiswa dan masyarakat Papua.

"Kepala daerah dan aparat negara menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan dan kepada setiap setiap warga negara tanpa terkecuali," ujarnya.

Agar tidak semakin kisruh, pengusutan dan hukuman juga harus dilakukan kepada aktor intelektual, aparat dan ormas yang menyulut terjadinya persoalan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya.

"Mendesak adanya pengusutan tuntas dan penegakan hukum yang seadil-adilnya terkait beberapa kasus/persoalan kebangsaan yang terjadi beberapa waktu terakhir," kata Willem.

Mereka juga menghimbau kepada seluruh komponen masyarakat Indonesia terkhusus warga Nusantara di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) untuk menahan diri, tidak cepat terprovokasi dengan berbagai isu yang beredar di media sosial.

Selain Willem, pertemuan ini dihadiri Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, PP Pemuda Katolik Frederikus T, Ketum PP GPII Masri Ikoni, dan Sekjen DPP GEMABUDHI Suprionoto.

Selanjutnya ada Waketum DPN PERADAH Indonesia Asan, DPP GEMA Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi, PB Pemuda Muslimin Indonesia M Sabilly, PP GP Ansor, Pemuda PGPI Petrus Sihombing, dan DPP AKGI John Nainggolan.

Berita terkait
Mahasiswa Papua di Batam Serukan Batam is My Home
Mahasiswa asal Papua yang menuntut ilmu di Kota Batam, Kepulauan Riau sepakat untuk turut bersama-sama dengan pemerintah untuk menjaga keamanan.
Hentikan Hoaks tentang Papua Merdeka
Ratusan mahasiswa dan warga Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat (PRPPB) menggelar aksi damai.
Aksi Menolak Rasisme di Sorong Papua
Aksi menolak rasisme di Sorong, Papua Barat, yang berujung ricuh Senin masih berlanjut hingga hari ini, massa turun ke jalan melakukan blokade.
0
Ikut Kemah, Pelajar Pematangsiantar Tewas di Danau Toba
Putri Sinambela, 16 tahun, seorang pelajar asal Kota Pematangsiantar ditemukan tewas di perairan Danau Toba.