Oleh: Frank Gardner - Koresponden Keamanan BBC
Tak satu pun dari dua kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) yang akan berdampak baik untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Demikian hasil survei baru-baru ini dengan responden orang-orang Arab di wilayah Timur Tengah.
Itulah kesimpulan dari sekitar setengah dari total responden yang ditanyai dalam jajak pendapat yang dilakukan bersama oleh kelompok penelitian YouGov dan surat kabar Arab News milik Saudi.
Sebanyak 40% responden berpikir Joe Biden akan lebih baik untuk wilayah tersebut, sementara hanya 12% yang memilih Presiden Trump.
Jajak pendapat tersebut dilakukan secara online bulan lalu di 18 negara dengan judul What do Arabs Want? (Apa yang diinginkan orang Arab?)
Lebih dari 3.000 orang ambil bagian. Baik Donald Trump yang sedang menjabat maupun penantangnya dari Partai Demokrat Joe Biden tidak dianggap sebagai kandidat yang populer.
Namun, dukungan pada Biden sedikit lebih baik. Ini dipengaruhi oleh keputusan Trump yang tidak populer untuk memindahkan kedutaan AS di Israel ke Yerusalem, sesuatu yang ditentang oleh 89% dari mereka yang disurvei.
Namun, kandidat petahana bernasib lebih baik di Irak dan Yaman, di mana mayoritas menyetujui sikap keras Trump terhadap Iran, termasuk dalam hal pemberian sanksi.
Sekitar 57% responden Irak mengatakan mereka menyetujui keputusan AS untuk membunuh pemimpin Pengawal Revolusi Iran Jenderal Qasem Soleimani awal tahun ini. Sementara persentase yang sama di Suriah menentangnya.
1. Pendekatan Baru
Mengingat delapan tahun sebelumnya Biden menjabat di Gedung Putih sebagai wapres Presiden Obama dari 2009-2017, responden ditanya apa pendapat mereka tentang pemerintahan itu.
Sekali lagi, mereka kurang antusias, dengan mayoritas dari mereka yang disurvei mengatakan bahwa mereka yakin Presiden Obama telah membuat kawasan itu lebih buruk dan berharap Joe Biden, jika terpilih, akan menjauhkan diri dari kebijakan mantan presidennya.
Namun, perlu dicatat bahwa meski tidak ada indikasi campur tangan dalam jajak pendapat, mitra survei ini adalah Arab News yang berbasis di Riyadh di Arab Saudi. Media ini beroperasi dengan pedoman editorial pemerintah.
Arab Saudi adalah saingan regional Iran dan kepemimpinan Saudi tidak pernah memaafkan Presiden Obama karena mencapai kesepakatan nuklir 2015 dengan Teheran.
Kesepakatan itu, yang kemudian ditarik oleh Presiden Trump, mengeluarkan miliaran dolar dalam rekening bank yang dibekukan dengan imbalan inspeksi nuklir yang ketat.
Kritikus kesepakatan tersebut, termasuk kepemimpinan Saudi, menyatakan bahwa alih-alih menggunakan uang itu untuk meningkatkan standar hidup, lembaga keamanan Iran yang kuat menggunakan banyak uang itu untuk mendanai program rudal balistik, menjalankan operasi khusus rahasia di Teluk, dan menjalankan kebijakan yang agresif dan ekspansif di seluruh wilayah Timur Tengah.
Anehnya, mengingat sejarah ketidakpercayaan warga Palestina terhadap kebijakan AS terhadap Israel, hasil jajak pendapat menunjukkan keinginan warga Palestina yang disurvei untuk melihat keterlibatan AS yang lebih besar dalam mengamankan kesepakatan damai.
Jajak pendapat tersebut dilakukan tak lama setelah UEA mengejutkan banyak orang dengan menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel.
2. Prioritas
Kebijakan imigrasi AS disinggung dalam jajak pendapat tersebut. Sekitar 75% responden berharap pemerintahan Gedung Putih berikutnya akan mempermudah orang Arab mengunjungi AS.
Laporan terbaru menunjukkan banyak kaum muda Arab yang ingin pindah ke luar wilayah tersebut, terutama dari Lebanon, yang praktik korupsinya dan keruntuhan ekonominya telah menyebabkan banyak warga putus asa.
Terkait perlunya AS menghadapi ekstremisme radikal Islam, hanya 24% yang mengatakan hal itu harus menjadi prioritas, dibandingkan dengan 44% yang menyebut penyelesaian konflik Arab-Israel dan 37% yang menyebutkan terntang virus corona.
Masalah lama terkait pemerintahan yang buruk dan salah urus ekonomi - yang membantu memicu protes Musim Semi Arab tahun 2011 - juga menjadi hal yang diperhatikan responden (bbc.com/Indonesia). []
