Jakarta, (Tagar 24/4/2018) – Jusuf Kalla menyatakan prihatin atas vonis yang dijatuhkan terhadap mantan ketua DPR yang juga politikus Partai Golkar Setya Novanto (Setnov) terkait kasus korupsi proyek KTP elektronik.
“Saya tentu prihatin, inilah keputusan hakim yang tentu dipertimbangkan dengan baik. Ini juga peringatan kepada siapa saja untuk tidak mengambil tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (24/4).
JK juga memperingatkan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk tidak menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya kelompok atau perorangan.
"Jangan mempergunakan, memperkaya diri dengan jabatan, karena apa yang terjadi (dengan Setnov) itu kan memperkaya diri dengan jabatan itu," jelasnya.
Sebelumnya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan E-KTP tahun anggaran 2011-2012.
Majelis hakim yang terdiri atas Yanto sebagai ketua majelis hakim dengan anggota majelis Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar, dan Sukartono juga mencabut hak politik terdakwa untuk menduduki jabatan tertentu selama beberapa waktu.
"Mencabut hak terdakwa dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan," ucap hakim Yanto.
Hakim pun menolak permohonan Setya Novanto sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum (justice collaborator) seperti dalam tuntutan JPU KPK. (ant/yps)
