Jakarta, (Tagar 16/10/2018) - Anggota DPRD Komisi D dari Fraksi NasDem Bestari Barus, menilai setahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam bidang pembangunan kurang maksimal. Itu karena Pemprov DKI Jakarta belum dapat memaksimalkan penggunaan APBD DKI Jakarta sekarang ini.
"APBD kita ini sekarang 83 triliun. Kalau terserap semua berarti excelent. Tapi kelihatannya ada potensi menjadi silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) sebesar 10 triliun. Artinya kalau silpa ini kan tidak dapat dibelanjakan. Sementara konsepnya adalah harus habis karena uang pajak rakyat yang dikutip harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, semaksimal mungkin habiskan," kata Bestari Barus saat dihubungi oleh Tagar News, Senin (15/10).
"Jadi rakyat Jakarta mengasih uang kepada Gubernur, 83 triliun. Berpotensi tidak dapat dilaksanakan 10 triliun. Berarti yang bisa dilaksanakan kan 73 triliun. Berarti yang tidak bisa dijajankan 10 triliun. 10 triliun itu apa? Itulah 10 triliun berupa pelayanan masyarakat. Kan ada kerugian masyarakat tidak dapat menikmati pembangunan senilai 10 triliun jadinya kan," ujarnya.
Menurut Bestari, baik dan buruknya kinerja gubernur tersebut dilihat dari besaran APBD yang diserap untuk dimanfaatkan dalam pembangunan.
"Sementara cara mengukur kinerja gubernur itu baik atau kurang adalah dari besarnya serapan. Kalau serapannya banyak berarti gubernurnya bagus. Pembangunan terlihat. Kalau serapannya rendah atau silpanya banyak berarti tidak dapat membelanjakan. Itu artinya masyarakat bayar pajak tetapi pembangunan tidak dapat dinikmati," ucap Bestari.
Baca juga: Beda Anies dan Ahok Menata Jakarta
Warga beraktivitas di kawasan Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap mewujudkan keinginan Presiden Jokowi untuk membuat Sungai Ciliwung seperti Sungai Cheonggyecheon yang bersih dan indah di Seoul, Korea Selatan. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Pelayanan Publik
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah membandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan terkait pelayanan publik. Kata Trubus, di zaman Ahok lebih tertata dan terkontrol.
"Iya dulu di zaman Ahok itu kan satu memang pelayanan publik itu lebih tertata, dan terkontrol. Pak Ahok aktif bertemu dengan warga, salah satunya melalui tempat atau ruang pengaduan di balai kota itu. Dari situ kemudian Pak Ahok dan warga bisa bertatap muka dan banyak masalah yang bisa terselesaikan di situ," ucap Trubus saat dihubungi Tagar News, Senin (15/10).
"Kalau Anies ini semua mengalihkan aduannya ke kelurahan dan kecamatan. Karena di Kelurahan dan kecamatan, jadi warga sekarang sudah jarang mengadu juga karena aduannya banyak yang tidak dilanjuti juga," ucap Trubus.
Di zaman Anies ini terkait pengaduan masyarakat kurang diperhatikan, katanya. Itu karena tempat pengaduan masyarakat hanya ada di kelurahan dan kecamatan. Sehingga Anies sendiri tidak mengetahui secara langsung keluh kesah masyarakatnya.
Berbeda dengan Ahok yang terbuka mendengar pengaduan masyarakat yang datang ke balai kota. Bahkan Ahok langsung mengeksekusi pengaduan masyarakat Jakarta tersebut, lanjutnya.
"Jadi sekarang keluh kesah itu tidak ada tempatnya memang. Tempatnya hanya kelurahan dan kecamatan. Tapi kan jadi lebih lambat karena banyak juga kelurahan dan kecamatan yang tidak menjalankan amanahnya. Misalnya daerah Cibubur, itu kan ada pungli-pungli. Apalagi ada Camat Jakarta Timur yang terlibat pemalsuan sertifikat tanah segala. Itu kan ada. Itulah satu bentuk bagaimana masyarakat, mungkin jadi kurang mengadukan dan memang kurang terdengar sekarang ini. Kalau Pak Ahok memang open dan Pak Ahok langsung mengeksekusi di situ," ujar dia.
Trubus menambahkan Anies hanya memperlihatkan dan mengutamakan janji kampanye saja. Selebihnya belum ada yang dapat terlihat dari kinerja.
"Jadi Pak Anies ini lebih banyak mengutamakan janjinya pada saat kampanye itu saja. Pokok intinya itu, lebih ke situ. Jadi dia lebih mengutamakan yang dijanjikannya saat kampanye yang diprioritaskan. Misalnya memberhentikan proyek reklamasi, itu sekarang sudah dicabut izinnya, tapi mengenai proyeknya di sana masih berjalan. Memang beberapa program Pak Anies lebih mengutamakan yang sesuai dengan yang dikampanyekannya. Kalau tidak dijanjikan kampanye ya belum terlihat," ujarnya.
Baca juga: Layanan Publik Era Anies-Sandi, Nurhayati: Dulu Daftar E-KTP Cepat Kelar
Warga melintas di samping Sungai Ciliwung, Jakarta, Jumat (14/9/2018). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan siap mewujudkan keinginan Presiden Jokowi untuk membuat Sungai Ciliwung seperti Sungai Cheonggyecheon yang bersih dan indah di Seoul, Korea Selatan. (Foto: Antara/Galih Pradipta)
Pendapat Warga Jakarta
Ilham Tanjung warga Jakarta Utara mengatakan, di zaman Anies sekarang ini kondisi Jakarta lebih kondusif dan tenang. Berbeda dengan Ahok saat menjabat.
"Kalau saya pribadi melihat Jakarta jauh lebih kondusif dan tenang. Tidak seperti di zaman Ahok banyak nada-nada saling curiga, masyarakatnya juga ribut melulu. Jadi dengan adanya Anies, itu hilang," ucap Ilham saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Namun demikian, kata dia, Anies juga perlu mencontoh transparansi sistem anggaran yang dilakukan oleh Ahok saat itu.
"Kalau transparan anggaran Ahok, Anies harus perlu mencontoh. Kalau saya baca di media-media anggaran itu sudah diplot tidak bisa digubris, gubernur sekarang ini Anies. Itu bisa dilanjutkan Anies karena itu berdampak terhadap orang-orang yang hendak melakukan korupsi akan susah dengan anggaran yang sudah dimenej oleh Ahok. Itu patut soal sistem susunan anggaran, Anies harus mencontoh Ahok," tuturnya.
Melihat setahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, Chandra Saibi (40) warga Jakarta Timur mengatakan tidak ada yang dibanggakan.
"Tidak ada yang dibanggakan. Masih program Ahok yang dipakai kok. OK OCe tidak jelas, DP rumah Rp 0 perencanaanya baru sekarang, setahun kemarin ke mana, harusnya kan sudah jalan," ujar Chandra saat ditemui sekitar Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Menurut Chandra, perkembangan Jakarta selama setahun Anies menjabat belum terlihat baik.
"Belum baik (perkembangan Jakarta) setahun ini. Banyak orang pada mengeluh, menyesal pilih dia," tuturnya.
Ia juga menyoroti becak yang baru-baru ini dilegalkan oleh Anies. Kata dia, pemikiran Anies tersebut tidak menunjukkan hal yang bersifat modernisasi kota.
"Paling bodoh. Harus ada modernisasi kota dong, bukan kita mundur. Sekarang coba saja di pinggir-pinggir kota, oke ada becak-becak, memang nggak sumpek ada becak berjalan begitu. Kan cuma dia (tukang becak) dan Tuhan yang tahu belok kirinya. Sama kayak model bajaj itu, sekarang bajaj sudah nggak layak lagi," ungkapnya.
Ia juga menyoroti pada zamannya Ahok, di daerah kawasan Thamrin tidak diperbolehkan dilintasi sepeda motor. Sementara Anies mengizinkan kawasan itu dilintasi sepeda motor.
Melihat keputusan Anies yang memberikan izin terhadap hal itu, Chandra sangat menyayangkan keputusan Anies itu.
"Setiap negara itu punya kebanggaan jalan. Saya naik motor loh, tapi saya juga menghargai Ahok yang membuat kebijakan yang seperti itu. Kenapa Ahok melarang sepeda motor melintasi kawasan itu karena kawasan itu sering terjadi kecelakaan," tuturnya.
Bahkan dia juga sangat menyesali kebijakan Anies yang membebaskan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Tanah Abang.
"Seharusnya Anies itu bisa menata itu semua supaya tidak semrawut," tuturnya.
Stevanus Abimanyu (23) warga Jakarta Selatan juga menilai kebijakan Anies selama setahun ini masih kurang. Bahkan keadaan Jakarta dipegang Anies, kata dia, tak ada kemajuan yang terlihat.
"Jakarta dipegang Anies semrawut. Nggak ada perubahan sama sekali," ucap Stevanus Abimanyu ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Ia mengaku justru lebih menikmati kebijakan-kebijakan Ahok terkait pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, KTP, dan lain-lain.
"Masih enak Ahok pelayanan publik apa pun lebih cepat dan tepat sasaran," ujarnya. []
