UNTUK INDONESIA
Sejarah Keberadaan Buzzer Politik di Indonesia
Buzzer mulanya digunakan pada 2012 menjadi alat pendongkrak popularitas calon Gubernur DKI Jakarta Jokowi-Ahok yang bernama Jasmev.
Ilustrasi buzzer. (Foto: Pixabay)

Jakarta - Dalam pengertiannya, buzzer bisa diartikan sebagai pendengung yang tampil secara terang-terangan maupun bersembunyi di balik topeng untuk mempengaruhi pandangan publik akan suatu hal melalui media sosial.

Awalnya, buzzer digunakan sebagai suatu strategi marketing digital penjualan produk. Namun, belakangan teknik ini digunakan pula untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas tokoh atau partai politik tertentu.

Di Indonesia, metamorfosa buzzer politik bermula pada 2012, sewaktu digunakan menjadi alat pendongkrak popularitas pasangan calon Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Saat itu, pasangan tersebut didukung pasukan media sosial yang mengkonsolidasi dan membentu jaringan relawan digital untuk mendorong segala wacana atau isu politik.

Pasukan buzzer media sosial itu menamakan diri Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer.

Pasukan buzzer kembali digunakan untuk kepentingan politik dengan skala lebih besar jelang Pilpres 2014 bergulir. Kedua pasangan calon berperang menebar pengaruhnya di media sosial menggunakan metode ini.

Platform DigitalPlatform Digital

Menurut sebuah penelitian bertajuk Dibalik Fenomena Buzzer yang dipublikasikan oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), buzzer mulai digunakan oleh perusahaan untuk kepentingan promosi pada 2009, bertepatan dengan kehadiran media sosial Twitter di Indonesia.

"Tahun 2012, awal keterlibatan buzzer dalam peristiwa politik, Pemilihan Gubernur Jakarta," kata peneliti CIPG, Rinaldi Camil, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa, 31 Oktober 2017.

CIPG mendefinisikan buzzer sebagai individu atau akun yang memiliki kemampuan amplifikasi dengan cara menarik perhatian dan atau membangun percakapan dan bergerak dengan motif tertentu.

Mereka mencatat ada dua motif yang menggerakkan seseorang atau akun untuk melakukan aktivitas buzzing, yaitu komersial ditandai dengan imbalan atas jasa dan sukarela karena ideologi atau rasa puas terhadap suatu produk atau jasa.

Bagian pemasaran produk di perusahaan menyadari kemudahan informasi viral melalui media sosial, namun, saat itu, belum ada kebijakan di media sosial besar seperti Twitter dan Facebook untuk iklan.

Tim pemasaran akhirnya memilih figur yang memiliki banyak pengikut di Twitter untuk menyebarkan produk mereka.

Tahun 2014, bertepatan dengan Pemilihan Presiden 2014, buzzer meluas ke aktivitas kampanye di media sosial, hal yang sama juga terjadi pada Pilkada DKI 2017.

Seberapa pengaruh buzzer?

Deretan influencer di media sosial memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi suara publik. Mereka memiliki kemampuan kelas wahid untuk membentuk opini publik.

Pada prinsipnya influencer mampu berperan sebagai buzzer, namun bukan berarti influencer adalah buzzer.

Seorang influencer bisa disebut buzzer itu ketika ia memviralkan pesan. Kapabilitas itu dimiliki oleh influencer karena ia punya jumlah pengikut yang banyak, sementara buzzer didukung pasukan akun anonim yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dianggap memiliki kapabilitas mumpuni.

Kekuatan besar ini mengakibatkan penetrasi isu-isu politik yang digaungkan buzzer menyebar dengan cepat. Media sosial juga memberikan alat terbaik untuk memberikan konten-konten tepat sasaran kepada khalayak.

Algoritme seluruh media sosial juga membuat konten-konten pesanan menjadi tepat sasaran dan efektif kepada khalayak yang hendak dituju.

Media sosial menjadi tempat yang nyaman karena algoritma mengatur konten yang pengguna sukai. Fenomena ini dinamakan Echo Chamber yang berarti pengguna media sosial berada di lingkungan pertemanan yang berpikiran serupa.

Masa depan buzzer sangat cerah. Prospek buzzer politik ataupun buzzer pemasaran sangat dibutuhkan di era digital untuk mendorong popularitas.

Keberadaan buzzer tak melulu harus dipandang negatif bagi yang berpihak kepada satu partai politik atau tokoh politik. Pasalnya dari segi marketing, buzzer juga digunakan untuk mendongkrak popularitas produk-produk di mata warganet.

Keberadaan buzzer sendiri juga tidak selalu memberikan efek negatif. Sebab, ada juga jasa buzzer untuk mengangkat konten atau tokoh dengan cara positif.

Dengan semakin terkoneksinya manusia satu sama lain, keperluan akan buzzer justru diprediksi semakin tinggi.

Selain di dunia politik, buzzer juga sangat dibutuhkan di dunia bisnis.

Berita terkait
Tidak Ada Buzzer dari Istana Presiden
Adita tidak memungkiri banyak netizen, yang dia sebut militan, yang membentuk polarisasi untuk mendukung blok tertentu.
Tempo Tempo Buzzer
Asyiknya, media sekelas Tempo mempermalukan dirinya sendiri. Dalam salah satu editorialnya Tempo menulis soal bozar-bazer. Tulisan Eko Kuntadhi.
KPK Ogah Berbenah, Salahkan Buzzer
Sebagian orang yang menolak revisi UU KPK, membuat narasi kambing hitam. Mereka menyalahkan yang tak sepakat sebagai buzzer. Tulisan Eko Kuntadhi.
0
Jokowi Lantik Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul
Presiden Joko Widodo hari ini, Kamis, 30 April 2020 resmi melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi 2020-2025.