Yogyakarta – Tingkat partisipasi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam melakukan sensus penduduk secara online masih cukup rendah. Sampai saat ini baru sekitar 7,96 persen terhitung sampai Senin, 9 Maret 2020.
Anggota DPD RI dari Dapil DIY Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) perlu suatu strategi agar banyak partisipasi masyarakat melakukan sensus secara online. Mengumpulkan masyarakat itu butuh strategi.
"Apa yang disenangi masyarakat, pengajian misalnya. Terpenting BPS bisa menjelaskan secara gamblang apa sensus penduduk ini,” katanya di sela sosialisasi Sensus Penduduk di DPD RI Perwakilan DIY Jalan Kusumanegara Yogyakarta pada Selasa, 10 Maret 2020.
Di sisi lain, permaisuri Keraton Yogyakarta ini mengungkapkan tidak terlalu sulit melakukan sensus penduduk secara online. Untuk itu ia mengimbau supaya masyarakat melakukannya sebagai tanggung jawab warga negara.
“Sudah ada datanya, tinggal kita mengisinya. Bagi masyarakat supaya sadar sensus penduduk ini kebutuhan kita semua,” ucapnya.
Apa yang disenangi masyarakat, pengajian misalnya. Terpenting BPS bisa menjelaskan secara gamblang apa sensus penduduk ini.
Kepala BPS DIY Heru Margono mengatakan target sensus penduduk untuk online di DIY sebesar 21 persen. Angka 7,96 persen yang didapat memang tergolong rendah. “Memang ada anggapan rendah sekali," katanya.
Heru mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat rendah. Antara lain kesadarannya yang masih kurang, dan merasa belum ada perintah dari pemerintah kecamatan atau kelurahan.
“Kami tidak bisa kami oyak-oyak (paksa). Sudah kami sosialisasikan, tapi warga merasa belum menerima surat edaran dari kelurahan atau kecamatan. Itu kan menjadi kendala,” katanya.
Heru mengungkapkan pihaknya akan terus berupaya agar semakin banyak warga berpartisipasi terhadap sensus penduduk secara online yang dilakukan sejak 15 Februari hingga 31 Maret. Ketika tidak melakukannya, maka akan disensus secara manual.
“Sensus penduduk secara manual dilakukan 1 Juli sampai 31 Juli mendatang. Ada sebanyak 7.009 petugas yang kami kerahkan. Semua masyarakat akan ter-cover sesuai kaidah sensus penduduk,” ucapnya.
Heru menyebut sensus penduduk ini cukup penting dilakukan. Sebab data yang didapatkan digunakan untuk mengambil kebijakan oleh pemerintah.
“Data itu pemanfaatannya luar biasa untuk membuat kebijakan. Misal jumlah laki-laki dan perempuan, kalau banyak perempuan di suatu tempat maka diberikan fasilitas umum yang lebih banyak untuk perempuan,” katanya. []
Baca Juga: