Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengaku dirinya sempat berinteraksi langsung dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj yang diketahui positif terinfeksi virus corona jenis baru atau Covid-19. Mahfud pun disarankan untuk melakukan tes usap (swab)
"Kamis, 26 November 2020 jam 14.30 WIB saya ngobrol dengan Ketum PBNU KH Aqil Siradj di kantor PBNU. Minggu pagi, 29 November 2020 beliau mengabarkan dirinya terinfeksi Covid-19. Beliau menyarankan saya lakukan swab karena 3 hari sebelumnya kami ngobrol. Saya pun segera swab," kata Mahfud Md di akun Twitter @mohmahfudmd, Senin, 30 November 2020.
Hormat, pimpinan puncak kedua ormas Islam terbesar itu selain menjaga dirinya juga menjaga orang lain dari bahaya Covid-19.
Kemudian, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, pada Kamis sore di hari yang sama dirinya hendak menemui Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir namun ditolak. Musababnya, Haedar enggan ditemui lantaran baru berinteraksi dengan orang yang dinyatakan terpapar corona.
Baca juga: Mahfud Md ke Rizieq Shihab: Kalau Merasa Sehat Datangi Pemeriksaan
"Saya ingin silaturrahim. Beliau minta tidak ditemui dulu karena beliau baru kontak dengan orang yang kemudian dinyatakan positif covid. Khawatir terjadi penularan. Kami pun sepakat bicara via telepon cukup lama pada malam harinya," ujarnya.
Mahfud pun memuji sikap Said Aqil dan Haedar Nashir yang menurutnya memikirkan nasib orang lain agar tidak terinfeksi virus menular itu. Keduanya, kata dia, tidak menutup-nutupi mengenai kondisi kesehatannya.
"Hormat, pimpinan puncak kedua ormas Islam terbesar itu selain menjaga dirinya juga menjaga orang lain dari bahaya Covid-19. Keduanya terbuka memberitahu tentang serangan atau ancaman covid pada dirinya dan meminta agar orang lain yang berinteraksi untuk memeriksa dirinya atau tidak menemuinya dulu," kata Mahfud Md.
Baca juga: Soal Habib Rizieq Shihab, FPI: Fadli Zon Membela yang Terzalimi
Sebelumnya, Mahfud Md mengingatkan, pemerintah bisa memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam penolakan 'tracing' pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Mahfud bilang, siapapun yang menghalang-halangi petugas untuk melakukan upaya menyelamatkan masyarakat, di mana petugas itu melakukan tugas pemerintahan, bisa diancam dengan pasal 212 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam kasus Rizieq tersebut, menurutnya, berlaku hukum khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang menyebutkan bahwa catatan kesehatan seseorang bisa dibuka dengan alasan-alasan tertentu.
Untuk itu, ia mengimbau kepada Rizieq Shihab agar kooperatif dalam rangka penegakan hukum.
"Kalau merasa diri sehat, tentunya tidak keberatan untuk memenuhi panggilan aparat hukum memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan demi keselamatan bersama," kata Mahfud Md. []
