Jakarta - Pemerintah resmi mengusulkan Rancangan Undang-Undang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU BPIP) menggantikan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menurut Istana, usulan ini sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.
"Jadi pasal-pasal kontroversial dalam RUU HIP diperbaiki," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada Tagar, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020.
RUU BPIP, kata dia, mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme dalam konsideren. Ini berbeda dengan RUU HIP yang tidak mencantumkannya dalam konsideren sehingga mengundang polemik di masyarakat.
RUU BPIP juga tidak mencantumkan lagi istilah 'Ekasila' dan 'Trisila' seperti pada Pasal 7 RUU HIP. "Dalam RUU BPIP, itu tak ada lagi," ujarnya.
Sesuai namanya, RUU ini bertujuan menjadi payung bagi BPIP yang selama ini hanya berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Presiden Jokowi ingin menaikkan level dasar hukumnya menjadi Undang-Undang.
"BPIP adalah badan strategis dan tidak cukup dengan Perpres," ujarnya.
Tadi siang, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyambangi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia ke Senayan dalam rangka membawa usulan Istana sekaligus surat Presiden Jokowi tentang perubahan RUU HIP menjadi RUU BPIP.
"Saya membawa surat presiden berisi tiga dokumen, satu surat resmi presiden kepada ibu, lalu ada dua lampiran lain yang terkait dengan RUU BPIP," kata Mahfud ketika menemui Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR RI.
Puan menerima surat yang dibawa oleh Mahfud. Dia mengatakan RUU HIP akan berubah nama menjadi RUU BPIP. "Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami menerima wakil pemerintah atau utusan presiden yang dipimpin Menko Polhukam untuk menyerahkan konsep BPIP. Sebagai masukan ke DPR untuk membahas dan menampung konsep yang akan dibahas bersama masyakarat," kata Puan.
Baca juga:
