Pematangsiantar - Honor sebagai saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tak sesuai dengan yang dijanjikan, puluhan orang menggeruduk kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, Kamis 18 April 2019.
Fitri, salah seorang saksi PDIP, menyesalkan apa yang telah dilakukan oleh petugas PDIP. Dia juga mengungkapkan kepada Tagar News bahwa mereka bekerja hampir 24 jam penuh, namun mereka mendapatkan honor yang tidak sesuai.
"Tengok manusia ribut-ribut kek gini, gak ada dihargai. Dijanjikan Rp 250 ribu yang dikasih Rp 150 ribu. Dihargailah orang dari pagi ke pagi sampai anak ditinggalkan, enak kali dia kek gitu," ungkap Fitri dengan nada kesal di Kantor PDIP Jalan Ricardo Siahaan, Kota Siantar.
Baca juga: Jokowi-Ma'ruf Menang Telak di Kota Siantar
Karena merasa kesal, saksi-saksi tersebut tidak mau memberikan formulir C1 ke Kantor PDIP.
"Kami pegang semua C1. Itu semua orang bertahan gak mau kasih C1," katanya.
"Perjanjian diberikan Rp 250 ribu per kepala. Tiba-tiba kami sampai kemari dikasih Rp 150 ribu. Siapa bang gak kesal, dari pagi ke pagi loh bang, anak awak (saya) tinggalkan. Setengah 5 pagi kami baru pulang. Kalau segitu dikasih, lebih baik orang itu yang kerja," terangnya.
Di tempat yang sama, seorang pria yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kejadian ini bukan pertama kalinya mereka alami. Dari beberapa kali adanya pileg maupun pilkada, mereka selalu mengalami hal yang sama dimana honor yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Baca juga: Lihat Foto-foto Vani Simbolon, Polisi Cantik yang Viral
"Keenakan orang ini, tahun sebelumnya juga kek gitu juga. Diiming-imingi Rp 300 ribu, sudah siap (selesai) kerja dikasih Rp 100 ribu. Tapi jangan buat namaku ya bang, karena aku orang PDIP juga," ungkap pria ini.
Dia menyesalkan mengapa petugas PDIP selalu melakukan hal seperti ini. Dia juga mensinyalir bahwa di dalam kepengurusan PDIP ada tindakan korupsi.
"Ditilep (dipotong) juga ini ada setengah. Suara menang terus, tapi uang saksi gak pernah betul. Orang dalam ininya parah semua. Korupsinya besar," cetusnya.
Sementara itu, Ketua PDIP Kota Pematangsiantar Timbul Lingga saat dikonfirmasi mengatakan tak benar jika mereka menjanjikan Rp 250 ribu kepada setiap saksi. Menurutnya, yang menjanjikan Rp 250 ribu itu hanya provokator.
"Yang benar adalah Rp 200 ribu untuk pileg dan Rp 100 ribu untuk pilpres namun kemudian tim kampanye daerah (TKD) menarik saksi pilpres sehingga yang ada hanya saksi pileg (yang dibayar)," ujarnya. []
