Jakarta - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa membuat banyak perubahan di perusahaan pelat merah yang dikelola pemerintah.
Didu mengharapkan, Ahok nantinya juga harus menjaga sikap-nya yang meledak-ledak dan tidak berat sebelah.
Menempatkan Ahok di BUMN secara hukum formal tidak ada yang janggal. Tetapi memang dipastikan akan menimbulkan kontroversi.
"Saya melihat sosok Ahok kalau dia memang bisa berubah, dia bisa menjadi pembersih di BUMN. Yang harus diubah adalah tidak merasa paling benar dan tidak pilih kasih," ujar Said Didu di Jakarta, seperti diberitakan Antara, Kamis, 14 November 2019.
Didu berpendapat dengan karakter Ahok yang cenderung tanpa kompromi, sebaiknya ditempatkan di BUMN dengan bobot penugasan yang lebih tinggi supaya tidak merugikan korporasinya.
"Menurut saya jangan juga Ahok sebagai direksi, karena potensi bentroknya tinggi ke eksternal perusahaan. Kalau komisaris bisalah, paling bentrok hanya di dalam, kalau direksi kan keluar," katanya.
"Cocok di BUMN yang khusus mengurus penugasan pemerintah agar terlaksana dengan baik dan juga tidak merugikan BUMN," ucapnya.
Namun dia enggan memberi saran BUMN mana yang tepat atau cocok untuk ditempati suami Puput Nastiti Devi.
Terlepas dari kontroversi Basuki Tjahaja Purnama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Didu menilai tidak ada problem hukum apabila Ahok menjadi bos di perusahaan pelat merah.
"Keinginan pemerintah untuk menempatkan Ahok di BUMN secara hukum formal tidak ada yang janggal. Tetapi memang dipastikan akan menimbulkan kontroversi," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian BUMN meyakini sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat membantu BUMN menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) melihat bahwa ini memang bisa bantu kita. Pak Ahok juga masih muda, kita minta bantu BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu, 14 November 2019.
Menurutnya pemilihan Ahok untuk ikut masuk dalam jajaran pejabat BUMN merupakan rekomendasi dari sejumlah pihak kepada Kementerian BUMN. Selain itu, BUMN juga berkoordinasi dengan presiden. "Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi," ucapnya. []