TAGAR.id, Jakarta - Sebanyak 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disetujui DPR mendapat penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp73,26 triliun. Hal ini diputuskan dalam rapat kerja bersama Kementerian BUMN, Senin siang ini.
Wakil Ketua Komisi VI sekaligus Pimpinan Sidang Muhammad Haikal mengatakan PMN tersebut berupa tunai dan nontunai yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023.
Diketahui sebelumya, anggaran ini diusulkan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja pekan sebelumnya.
"Komisi VI DPR RI menyetujui usulan PMN tunai Tahun Anggaran 2023," ungkap Pimpinan Sidang Muhammad Haikal saat membacakan kesimpulan rapat, Senin, 4 Juli 2022.
Adapun rincian PMN senilai Rp 73,26 triliun terdiri atas PMN tunai sebesar Rp 69,82 triliun dan PMN non tunai Rp 3,44 triliun.
Usulan PMN tunai meliputi PT PLN (Persero) Rp 10 triliun, Holding BUMN Pertahanan atau Defend ID Rp 3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan sebesar Rp 2 triliun, PT Hutama Karya (Persero) Rp 30,56 triliun.
Lalu, Holding Pariwisata atau InJourney senilai Rp 9,5 triliun, IFG sebesar Rp 6 triliun, PT KAI (Persero) Rp 4,1 triliun, Indonesia Re sebesar Rp 3 triliun, Perum Damri Rp 0,87 triliun, dan Airnav Indonesia Rp 0,79 triliun.
Sementara, PMN non tunai 2023 ditujukan untuk Defend ID sebesar Rp 0,838 triliun dan ID Food sebesar Rp 2,609 triliun.[]
Baca Juga:
- Presiden Jokowi Bersih-bersih BUMN dengan PP Baru
- Kritik Erick Thohir, Ketum KNPI Sebut BUMN Masih Dikuasai Asing
