Jakarta – Amerika Serikat (AS) kembali mempertimbangkan untuk mendepak Rusia dari sistem pembayaran antar bank yang dijuluki SWIFT, sebagai langkah yang akan diambil di tengah serangkaian sanksi untuk menghukum Moskow karena menginvasi Ukraina.
Presiden AS Joe Biden tadinya sempat menahan langkah ini karena keprihatinan sekutu-sekutunya di Eropa. Langkah ini akan mengisolasi Rusia di panggung dunia dan berdampak luas pada perekonomiannya. Namun, kekhawatiran itu sepertinya berkurang pada Sabtu, 26 Februari 2022, ketika pasukan Rusia bergerak untuk mengepung Kyiv, Ibu Kota Ukraina.
Ukraina telah melobi agar Rusia dikeluarkan dari SWIFT. Kyiv mendesak Eropa agar menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Moskow. Namun, sebagian negara Eropa, termasuk Jerman, ragu-ragu mengambil langkah itu.
Twit Dmytro Kuleba @DmytroKuleba (Foto: voaindonesia.com)Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, pada Jumat, 25 Februari 2022, menyerukan negara-negara untuk mengeluarkan Rusia dari sistem transfer perbankan SWIFT "untuk menimbulkan kerugian sebesar-besarnya."
Menteri Luar Negeri Luxembourg, Jean Asselborn, mengatakan "perdebatan mengenai SWIFT belum tuntas, akan terus berlanjut."
AS pada Jumat, 25 Februari 2022, mengumumkan akan membekukan aset-aset Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Menteri Luar Negeri, Sergey Lavrov. Aksi itu diambil menyusul langkah serupa yang diambil oleh Uni Eropa dan Inggris, sementara negara-negara di seluruh dunia berusaha memperberat sanksi-sanksi terhadap pemerintahan Rusia terkait invasinya terhadap Ukraina.
Menurut Kantor Berita RIA, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan sanksi-sanksi terhadap Putin dan Lavrov mencerminkan ketidakmampuan Barat dalam hal kebijakan luar negeri (vm/ft)/voaindonesia.com/VOA. []
Latar Belakang Konflik Ukraina dan Invasi Rusia ke Donbas
Sanksi Keuangan Jadi Salah Satu Pilihan untuk Hukum Rusia
PBB Sebut Rusia Melanggar Kedaulatan Ukraina
Sanksi yang Bertubi-tubi Diprediksi Akan Runtuhkan Ekonomi Rusia
