Jakarta - Politisi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan rumah DP Nol Rupiah yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada masa kampanye Pilkada 2017 dalam praktiknya bukan untuk rakyat miskin. DP Nol Rupiah itu penipuan publik.
Irma mengatakan hal tersebut kepada Tagar, Sabtu, 20 Maret 2021. Dasarnya adalah perubahan persyaratan untuk mendapatkan rumah DP Nol Rupiah, yang pada awalnya adalah rakyat berpenghasilan maksimal Rp 7 juta dinaikkan untuk rakyat berpenghasilan maksimal Rp 14 juta.
"Bisa disebut penipuan publik, karena kenyataannya rumah DP Nol Rupiah itu bukan untuk rakyat kecil yang belum punya rumah, seperti yang beliau gadang-gadang semasa kampanye Pilgub bersama Sandiaga Uno," kata Irma.
Bayangkan, kata Irma, "Dulu beliau mensyaratkan yang bisa mencicil rumah dengan DP Nol Rupiah itu adalah rakyat yang berpenghasilan maksimal Rp 7.000.000 rupiah, dan tentu ini memberi harapan pada para buruh di DKI untuk bisa memiliki rumah tersebut."
Tapi apa yang terjadi? lanjut Irma, "Dari kurang lebih 250.000 unit rumah yang direncanakan, belum 10 persen yang terealisasikan, bahkan syarat penghasilan pun dinaikkan dari maksimal Rp 7.000.000 naik 100 persen menjadi Rp 14.000.000."
Ini artinya, kata Irma, "Rumah DP Nol Rupiah ini gagal total dan jauh dari keberpihakan kepada rakyat miskin DKI untuk dapat memiliki rumah sebagaimana janji politik Anies - Sandi."
Bisa disebut penipuan publik, karena kenyataannya rumah DP Nol Rupiah itu bukan untuk rakyat kecil yang belum punya rumah.
Bangunan rumah DP Nol Rupiah Anies Baswedan di Pondok Kelapa, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019. (Foto: Tagar/Antara/Reno Esnir)
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengubah syarat dalam program Rumah DP Nol Rupiah. Batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta.
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI 2017-2022 menyebutkan perubahan tersebut. Bahwa kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan prioritas penyediaan rumah layak huni secara umum dengan kategori berdasarkan besaran penghasilan.
Masyarakat berpenghasilan sampai Rp 14.800.000 per bulan diprioritaskan untuk penyediaan rumah susun sederhana milik (rusunami) melalui skema pembayaran DP Nol Rupiah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan perubahan syarat untuk mendapatkan rumah DP Nol Rupiah tersebut sudah diperhitungkan.
Dalam program rumah DP Nol Rupiah ini, kata Riza, membutuhkan penilaian yang cukup agar proses pembangunannya berjalan baik, termasuk pembayaran iuran yang terpenuhi.
"Kami terus membantu mencari terobosan-terobosan bagi masyarakat kecil untuk mendapatkan hunian seperti janji Anies-Sandi yang sudah disampaikan juga. Dan kami terus melakukan pembangunan perumahan DP Nol Rupiah, apakah Rusunami maupun Rusunawa," kata Riza.
