Banda Aceh - Direktur RSU Zubir Mahmud, Edi Gunawan mengatakan, pihaknya saat ini sangat memerlukan bantuan provinsi, khususnya untuk pembelian obat-obatan bukan sebatas bantuan pembangunan infrastruktur. Hal itu didasari dari pendapatan rumah sakit selama pandemi yang menurun drastis. Sementara mereka tetap harus memberikan biaya jasa kepada petugas medis.
"Pasien umum drop hampir 50 persen. Kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir. Kalau bisa khusus untuk pengadaan obat-obatan kita juga perlu bantuan dari Otsus," kata Edi.
Sementara Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyadari kesulitan tersebut. Apalagi dengan kebijakan daerah, di mana jasa medis tidak boleh dilakukan pemotongan, karena sulitnya mencari volunteer medis di tengah situasi pandemi.
Ketika pasien umum yang berobat ke rumah sakit menurun, secara otomatis pendapatan juga menurun sementara operasional rumah sakit di tengah pandemi naik. Hal itu membuat RSUD Zubir Mahmud membutuhkan bantuan provinsi.
Kalau bisa khusus untuk pengadaan obat-obatan kita juga perlu bantuan dari Otsus.
Menjawab hal itu, Nova Iriansyah menegaskan dirinya akan segera membahas persoalan tersebut. "Saya akan bahas dengan teman-teman karena seingat saya ruang anggaran untuk Covid-19 masih ada dan kita akan upayakan itu," kata Nova.
- Baca juga: Hari Ini Pasien C-19 Bertambah 106 Orang di Aceh
- Baca juga: IDI: 1 Juta Warga Aceh Rawan Jika Terpapar C-19
Sementara terkait pembayaran insentif bagi tenaga medis, Nova mengakui dirinya telah menjumpai langsung Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan itu disebutkan bahwa skema pemberian insentif bagi tenaga kesehatan adalah tugas negara. "Tenaga medis dapat perhatian langsung presiden," kata Nova.
Namun demikian, dirinya tetap melihat di mana sisa yang bisa disinergikan antara anggaran pusat dan daerah. Ia menegaskan sepanjang anggaran Covid-19 masih tersedia dan peraturan perundang-undangan mengizinkan ia siap memplot anggaran untuk pembayaran insentif bagus tenaga kesehatan.
"Sepanjang tidak melanggar hukum akan kita laksanakan," kata Nova. Meski demikian, ia memastikan segala kebijakan terkait anggaran Covid-19 akan selalu dikoordinasikan dengan BPKP, Kejati, BPK dan Polda Aceh. []
