Jakarta, (Tagar 15/3/2019) - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate prihatin atas penangkapan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy. Namun, penangkapan Rommy ini menjadi bukti Presiden Joko Widodo tidak tebang pilih terkait penegakan hukum di Indonesia.
"Secara langsung menjawab segala tuduhan bahwa Pak Jokowi betul-betul menghormati pemisahan kewenangan, dalam ketatanegaraan. Kita menghormati hukum berjalan di atas norma-norma hukum dan bekerja sesuai independen sesuai fungsi dan kewenangannya tidak ada intervensi hukum dari presiden," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat (15/3).
Kendati Rommy adalah bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN), yakni Dewan Penasihat, ia yakin koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin tidak akan terganggu. Timnya akan tetap bekreja secara solid menangkan Jokowi di Pilpres 2019.
"Kami koalisi Jokowi-Ma'ruf tetap solid mendukung Pak Jokowi, Pak Ma'ruf. TKN tetap solid dan fokus memenangkan pasangan 01, sesuai mandat politik yang kami berikan dan penugasan penugasan politik yang diberikan dari Pak Jokowi kepada kami. Kami akan tetap fokus bekerja dan solid," jelas Wakil Ketua TKN ini.
Atas peristiwa penangkapan Ketum PPP, Partai Nasdem bakal memberikan dukungan pada PPP untuk konsolidasi ke depan. Ia pun yakin partai yang sudah berdiri lama ini bisa mengatasi masalah yang menjerat ketumnya.
"Pasti ada efeknya kepada PPP dan partisipasi PPP pada politik. Tapi pasti juga PPP bisa mengatasi hal ini, karena PPP merupakan partai yang sudah berpengalaman dan sudah punya reputasi politik yang panjang," terang dia.
Lebih lanjut, Johnny berharap, Rommy mampu menghadapi ini dengan tegar. Dengan menyerahkan masalah sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yaitu presumption of innocence dan equality before the law.
"Sebagai tokoh politik ya, pastilah dengan kapasitasnya yang dia miliki pasti dia bisa menghadapi ini dengan baik. Tentu karena ini urusan hukum ya kita serahkan kepada penegak hukum," tukasnya.
Baca juga: Rommy, Ketua Umum PPP Diduga Tertangkap OTT KPK
