Yangoon, (Tagar 5/9/2017) – Solusi Internasional menjadi sangat diperlukan untuk segera menyelesaikan konflik berdarah terhadap etnis muslim Rohingnya, di wilayah Rakhine, Myanmar Utara. Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sudah bertemu langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif. Keduanya membahas persoalan Rohingya. Faktanya, konflik berdarah di Rohingya bukanlah konflik antara muslim Rohingya dengan komunitas Buddha di Rakhine, tetapi tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun
Sebelumnya, Menlu Retno tanggal pada 4 September, lalu telah bertemu dengan Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi membahas krisis etnis minoritas Rohingya. Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan usulan Formula 4+1 untuk memperbaiki kondisi di Rakhine.
Formula 4+1 itu diantaranya berisi: 1. Imbauan bagi semua pihak untuk menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan. 2. Pemberian perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State, tanpa memandang suku dan agama. 3. Dibukanya akses untuk bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Elemen lain yang juga perlu diperhatikan ialah implementasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yang dipimpin mantan Sekjen PBB, Kofi Annan.
[caption id="attachment_18159" align="alignnone" width="598"]
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi tampak berbincang hangat dengan pemimpin de-facto Myanmar, penerima Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi. Menlu Retno menyampaikan Formula 4+1 kepada Pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik Rohingya. (Foto:Ist)[/caption]
Dalam pertemuannya dengan Menlu Iran, Javad Zarif, Menlu Retno juga mengharapkan Iran ambil bagian ikut menyelesaikan konflik Rohingya. Menlu Retno juga bertemu dengan perwakilan negara-negara anggota ASEAN dan negara sahabat di Yangoon untuk kembali membicarakan masalah yang dihadapi warga Rohingya.
Selama ini isu yang berkembang di Indonesia soal konflik Rohingngya ialah masalah antaragama. Padahal, konflik itu sama sekali tidak berkaitan dengan agama, melainkan tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai warga Myanmar selama berpuluh-puluh tahun.
Sedangkan masalah lainnya ialah adanya pembiaran dari Pemerintah Myanmar atas perlakuan tidak manusiawi dari aparat keamanan terhadap etnis Rohingya sehingga terjadi eksodus. Sebagian tokoh dunia menyebut konflik di Rohingya sebagai ethnic cleansing dan genosida.
Selanjutnya Menlu Retno bertemu dengan Perdana Menteri Bangladesh di Dhaka. Dalam pertemuan itu Menlu Retno juga berharap Bangladeh ikut aktif mencari solusi terbaik terhadap konflik Rohingya.
“Pemerintah RI akan terus berikhtiar mencari solusi agar pemerintah Myanmar tidak membiarkan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai ethnic cleansing segera berakhir,” kata Guru besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana melalui rilis pers, Selasa (5/9/2017).
Hikmahanto berharap, agar masyarakat Indonesia dalam mengekspresikan kemarahan terhadap Pemerintah Myanmar, jangan melakukan tindakan-tindakan yang menggunakan kekerasan atas simbol Myanmar di Indonesia karena tindakan itu merupakan tindakan kontra-produktif. (wwn/DBS)
