Jakarta - Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menampik klaim Front Pembela Islam (FPI) yang menyebut ada peran intelijen dalam pengasingan Rizieq Shihab atau HRS ke Arab Saudi.
Sebaiknya HRS mendatangi Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, meminta bantuan.
Stanislaus menilai, pentolan FPI itu tidak bisa pulang ke Tanah Air lantaran terhambat peraturan otoritas Arab Saudi. Menurut dia, akan menjadi urusan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), apabila ada bukti dokumen pencekalan dari pihak imigrasi Indonesia.
Baca juga: FPI dan PA 212 Harap Pemerintah Pulangkan Rizieq Shihab
"Sebaiknya HRS mendatangi Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi, meminta bantuan. Karena menjadi hak warga negara untuk meminta perlindungan dan kewajiban negara untuk melindungi warganya," ujar Stanislaus kepada Tagar, Sabtu, 28 Maret 2020.
Dia menyebut, tuduhan terhadap keterlibatan intelijen harus dibuktikan FPI. Stanislaus juga meminta pihak ormas tersebut mempertegas klaimnya, intelijen dari pihak mana, Arab Saudi atau Indonesia, tidak bisa asal main tuding.
"Apakah mungkin otoritas Arab Saudi tunduk pada otoritas intelijen negara lain? Sebaiknya diclearkan saja, HRS selaku WNI meminta bantuan Kedutaan, supaya tidak ada tuduh menuduh," ucap Stanislaus.
Baca juga: FPI: Pengasingan Politik Rizieq Shihab Peran Intelijen
Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman menduga pencekalan Rizieq Shihab bukan karena adanya permasalahan overstay di Arab Saudi, melainkan disebabkan pengasingan politik melalui operasi intelijen.
Munarman mengatakan pencekalan Rizieq didesain sedemikian rupa, agar terlihat nampak ada permasalahan hukum di Arab Saudi.
"Terjadinya overstay adalah akibat rekayasa sistemik terhadap HRS agar tidak bisa ke luar guna kembali ke Indonesia. Dengan kata lain, apa yang terjadi pada HRS bukan masalah overstay keimigrasian," kata Munarman melalui siaran pers yang diterima Tagar, di Jakarta, Jumat, 27 Maret 2020.
Berdasarkan pendekatan hukum ini, kata dia, pihak Pemerintah Indonesia Munarman anggap telah mengingkari berbagai fakta dan realitas yang sebenarnya terjadi.
"Dalam banyak kesempatan, telah sering kami sampaikan bahwa fakta telah berbicara adanya tindakan ‘intelejen politik’ dalam rekayasa pengasingan politik tersebut. Berbagai tindakan ‘operasi intelijen’ demikian mendominasi," ujar Munarman. []
