Untuk Indonesia

Rizal Ramli Kwik Kian Gie Bebas Kok Kritik Jokowi Tiap Hari

Bukti Jokowi tidak membungkam kritik, lihat saja nasib Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli, Kwik Kian Gie. Mereka bebas mengkritik setiap hari.
Rizal Ramli. (Foto: Tagar/Instagram @rizalramli.official)

Oleh: Ade Armando*

Ini luar biasa. Ada Presiden minta dikritik. Tapi kok mereka yang diundang untuk mengkritik, malah ngomel? Buat saya sih, apa yang dikatakan Jokowi luar biasa. Pekan lalu, Jokowi minta agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan ataupun potensi maladministrasi, katanya.

Sehari setelahnya, dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menambahkan bahwa kritik, saran, dan masukan itu seperti jamu yang menguatkan pemerintah. "Kami memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras, karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar,” ujar Pramono.

Keren! Tapi nyatanya banyak aktivis yang tampak tidak happy, malah ngomel-ngomel. Contoh pertama adalah Rocky Gerung. Dia bilang pernyataan Jokowi itu hanya omong kosong di tengah semakin sempitnya ruang kebebasan berpendapat.

“Presiden minta dikritik? Muke gile lu”, kata Rocky. Menurutnya, pernyataan Jokowi minta dkritik adalah paradoks. Kata Rocky: “Dia berusaha untuk memberikan semacam sinyal bahwa kami tidak anti kritik, padahal di saat yang sama, dia suruh orang untuk perkarakan si pengkritik. Itu paradoks," ujarnya

Menurut Rocky, Jokowi seolah menutup mata akan berbagai kasus pembungkaman kebebasan berpendapat yang selama ini terjadi. Dia bilang: "Jadi seolah-olah bilang silakan kritik, oke. Anda boleh ngomong. Omongan Anda dijamin oleh kebebasan, tapi setelah Anda ngomong, kami tidak jamin kebebasan anda, kira-kira begitu. Setelah ngomong kebebasannya ditunggu oleh UU ITE, ditunggu oleh Bareskrim,"

Jika Jokowi serius dengan ucapannya, ujar Rocky, seharusnya semua tahanan politik dibebaskan dan tidak ada buzzer-buzzer yang dikerahkan untuk menyerang pengkritik pemerintah.

Hal senada dilontarkan aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Menurutnya, pernyataan Jokowi itu ironis. Kata Rivanlee: “Presiden minta masyarakat aktif mengkritik pemerintah, sementara situasi menunjukkan kebebasan sipil terancam dengan maraknya kasus pelaporan hingga penangkapan aktivis.”

"Ironis. Pernyataan tersebut justru menunjukkan Presiden tidak memperhatikan situasi dan kondisi penyusutan kebebasan sipil yang ditunjukkan dengan serangkaian pelaporan sampai dengan penangkapan individu yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya untuk menyeimbangkan diskursus negara," ujarnya.

Mereka yang mengkritik pemerintah, lanjut Rivan, terancam berujung pada kasus hukum dengan dalih melanggar UU ITE.

Bukti bahwa pemerintah tidak membungkam kritik melalui kekuasaannya adalah lihat saja nasib Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli, Tengku Zulkarnaen, Kwik Kian Gie. Mereka terus mengkritik pemerintah, dan bebas mengkritik pemerintah setiap hari.


Rocky Gerung.Rocky Gerung. (Foto: Tagar/Instagram Rocky Gerung)

Mantan petinggi Kontras, Haris Azhar memberi penilaian serupa. Menurut Haris, pernyataan Jokowi itu mengawang-awang karena bisa terbantah dengan sendirinya. Haris menganggap, mereka yang berani mengkritik sudah banyak yang dipenjarakan, digugat atau di-bully.

Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memilih menyoroti buzzer. Menurut Ketuanya, Asfinawati, kalau Jokowi memang berkomitmen pada kebebasan kritik, Presiden seharusnya menertibkan buzzer di media sosial yang menyerang kelompok yang mengkritisi pemerintah.

Asfina menganggap sulit untuk tidak mengaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah, karena itu pemerintah seharusnya bisa mengendalikan mereka. Dia melihat para buzzer di bawah pemerintah itu, kebal dengan UU ITE. Dan ini berbeda dengan nasib oposisi yang melakukan kritik di media sosial.

"Kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis, meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tapi kalau sebaliknya influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum," katanya.

Komentar-komentar semacam ini, menurut saya tidak layak, dan mencerminkan kegagalan dalam menganalisis persoalan. Ini tidak layak karena kita butuh Presiden dan pemerintah yang bersedia dikritik.

Salah satu pernyataan paling terkenal dalam sejarah kebebasan pers adalah dari Lord Acton yang berbunyi: “Power tends to Corrupt. Absolute Power Corrupt Absolutely”. Artinya: Kekuasaan Cenderung Korup, tapi Kekuasaan Absolut Pasti Korup. Dengan kata lain, kekuasaan itu sendiri tidak dengan sendirinya korup. Tapi ketika seorang penguasa tahu dia memiliki kekuasaan absolut, dia pasti akan menjadi penguasa korup.

Jokowi menyadari itu. Karena itu dia minta rakyat jangan berhenti mengkritik dia dan pemerintahannya. Jokowi sadar, pemerintahannya jauh dari sempurna. Di sekitar kekuasaannya, mungkin sekali ada banyak orang korup. Baru satu tahun berkuasa, sudah dua menterinya terbukti korupsi. Dan Jokowi sama sekali tidak mengintervensi proses hukum terhadap bawahannya itu.

Karena itu, saya yakin, Jokowi tahu dia membutuhkan suara kritis masyarakat, pengawasan oleh media, agar dia bisa memiliki pemerintahan yang bersih. Dan Jokowi bukan tipe presiden yang membungkam para pengkritiknya. Dia dihina berkali-kali. Keluarganya dihina berkali-kali. Bahkan difitnah. Tapi dia membiarkan itu terjadi.

Kalaulah orang seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu ditahan, dan Veronica Koman menjadi buron ya bukan karena alasan mengkritik pemerintah, tapi karena keterlibatan mereka dalam aksi yang membahayakan masyarakat.


Kwik Kian GieKwik Kian Gie. (Foto: Tagar/IG Kwik Kian Gie)

Dan kalau sekarang dia menyatakan pemerintah membutuhkan kritik, ini juga menjadi semacam sinyal bagi para pendukungnya agar mereka tidak baper ketika Presidennya dikritik. Pernyataannya itu justru penting untuk menjadikan para pendukungnya, para menterinya, para kepala daerah dan semua yang punya otoritas untuk tidak sensitif atas kritik.

Dalam demokrasi, kritik itu penting, betapapun pahitnya. Dan marilah kita jujur, siapakah para pengkritik pemerintah yang ditahan atau dipenjara. Dalam hal ini, kita harus membedakan antara yang diadukan ke polisi dengan yang akhirnya dijadikan tersangka, dinyatakan bersalah, ditahan, sampai akhirnya diadili dan ditahan.

Kalau soal diadukan ke polisi, ya sayapun, Denny Siregar, Abu janda juga berulangkali diadukan ke polisi. Saya sendiri lebih dari 10 kali diadukan ke polisi. Kalau kami tidak ditangkap, ya karena tidak ditemukan ada unsur pidana. Begitu juga dengan para pengkritik Jokowi dan pemerintah.

Selama Indonesia masih memiliki UU ITE yang diisi pasal-pasal karet yang setiap saat bisa digunakan untuk membuat seseorang dilaporkan ke polisi hanya karena mengeluarkan pernyataan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik, ya memang akan banyak orang yang diperkarakan.

Jadi fakta bahwa ada banyak orang diadukan ke polisi, sama sekali bukan indikasi bahwa pemerintah anti kritik. Bukti bahwa pemerintah tidak membungkam kritik melalui kekuasaannya adalah lihat saja nasib Rocky Gerung, Refly Harun, Rizal Ramli, Tengku Zulkarnaen, Kwik Kian Gie. Mereka terus mengkritik pemerintah, dan bebas mengkritik pemerintah setiap hari.

Kalaulah orang seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan itu ditahan, dan Veronica Koman menjadi buron ya bukan karena alasan mengkritik pemerintah, tapi karena keterlibatan mereka dalam aksi yang membahayakan masyarakat.

Jadi kalaulah ada ancaman terhadap kebebasan berbicara, itu datang dari UU ITE. UU ITE harus ditulis ulang, karena sudah memakan korban begitu besar. Yang memanfaatkannya kadang mereka yang pro Jokowi, kadang yang anti Jokowi dan kadang orang yang menggunakannya sekadar untuk kepentingan personal atau perusahaan.

Adapun soal buzzer yang harus ditertibkan pemerintah, buat saya sih, mengada-ada. Buzzer adalah bagian dari fenomena kebebasan berekspresi. Buzzer adalah mereka yang memanfaatkan hak konstitusi mereka untuk bicara, kadang untuk tujuan ideologis, kadang iseng, dan kadang dibayar.

Ketika semua warga dibiarkan bicara, maka kita memang harus siap mendengar apa yang kita suka tapi juga apa yang kita benci. Istilah ‘menertibkan buzzer’ sangat terkesan anti kebebasan berbicara. Jadi, kalau saya sih, saya akan mendukung sepenuhnya semangat mengkritik presiden dan pemerintah.

Presiden sudah mengundang kita untuk mengkritik mereka, sekeras apa pun. Semua bergantung pada kita: kita mau nyinyir, ngomel atau memanfaatkannya untuk kepentingan bersama. 

Gunakan terus akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, negara ini akan selamat.

*Akademisi Universitas Indonesia

Berita terkait
Menguak Pertemuan Ma'ruf Amin - Jusuf Kalla soal Afghanistan
Wakil Presiden Maruf Amin menerima kedatangan Jusuf Kalla. Mereka berdua membahas kerja sama dengan Afghanistan.
Jusuf Kalla Dinilai Sindir Jokowi, Effendy: PDIP Dukung Hadirnya Kritikan
Effendy Sianipar menanggapi pernyataan Jusuf Kalla yang terkesan sindir Jokowi. Dia menegaskan PDIP dukung kritikan sehat ke pemerintah.
Jusuf Kalla Dinilai Aneh Sikapnya Terhadap Presiden Jokowi
Jokowi membuka diri dikritik kebijakan-kebijakannya, Jusuf Kalla bertanya bagaimana mengkritik tanpa dipanggil polisi. Jusuf Kalla dinilai aneh.
0
Mengenal Efek Samping Kebanyakan Minuman Berenergi
Mengenal efek samping minuman berenergi yang di dalamnya terdapat kafein dan lebih banyak gula serta bahan lainnya jika dikonsumsi terlalu banyak.