Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengklaim ekonomi kreatif di Jawa Barat paling progresif dan menjadi salah satu sektor utama pembangunan di Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan nilai ekspor Jawa Barat sektor ekonomi kreatif pada 2016 mampu mencapai 31,9 persen.
Selain itu, dibuktikan juga dengan Jawa Barat mampu menyumbangkan Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor ekonomi kreatif sebesar 11,81 persen, atau menjadi provinsi ketiga setelah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 16,12 persen, dan Bali sebesar 12,57 persen.
"Laju perkembangan ekonomi kreatif Jawa Barat tergolong progresif, dan Jawa Barat menjadi provinsi yang berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi kreatifnya," tuturnya, Bandung, Selasa 16 Juli 2019.
Menurutnya, berbagai komoditas ekonomi kreatif banyak tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. Diantaranya, Game Developer, seni pertunjukkan, film, musik, fotografi, desain komunikasi visual, kriya keramik, kerajinan rotan, kerajinan tangan, fashion, batik, bambu dan komiditas ekonomi kreatif lainnya.
Saat ini Jabar tengah mengembangkan beberapa prgram unggulan seperti One Village One Company (OVOC) maupun One Pesantren One Company (OPOC). Kedua program ini akan bergerak di bidang industri kreatif.
Contohnya jelas Kang Emil, program One Village One Company (OVOC) ini nantinya desa akan mengembangkan sektor pariwisata unggulan atau desa wisata. Sedangkan One Pesantren One Company (OPOC), pesantren akan mengembangkan produk kerajinan khas di wilayahnya yang bernilai ekonomi tinggi.
"Selain itu, ada pula yang mengembangkan produk kuliner dan produk furnitur bernilai seni tinggi khas wilahnya masing-masing," jelas Kang Emil.
Melalui program tersebut terang dia, ditargetkan sebanyak 530 Desa di Jawa Barat akan berubah status dari desa berkembang menjadi Desa maju. Artinya, banyak desa yang mampu mengoptimalkan dan mengelola sumber daya sosial, ekonomi, ekologi dan budaya melalui produk ekonomi kreatif untuk meningkatkan kesejahteraa masyarakat di desanya.
"Sementara Desa maju sudah memiliki kemampuan mengelolanya. Sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dan mampu menanggulangi kemiskinan di wilayahnya." terang dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Ekoomi Kreatif Triawan Munaf menuturkan pada akhir 2018 telah ditetapkan Peraturan Presiden No.142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional 2018-2025 (Perpres Rindekraf).
Perpres Rindekraf tersebut ditetapkan sebagai landasan pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. "Maka, untuk menyosialisasikan peraturan tersebut, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menyelenggarakan Sosialisasi Rindekraf Kementenian atau Lembaga.” tutur dia.
Triawan berharap sosialisasi yang sudah berlangsung selama dua hari di Jakarta pada 15 sampai 16 Juli 2019 tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinkronisasi para pemangku kebijakan agar pelaksanaan Rindekraf yang berkesinambungan antar stake holder dapat terbentuk.
"Untuk mencapai integrasi program dan kegiatan, maka dibutuhkan sinergi dan kolaborasi yang intensif antar kementerian dan lembaga agar pelaksanaan Rindekraf ini dapat berjalan optimal," katanya. []
Artikel lainnya:
- Pasca Peralihan, Bandara Bandung Cuma Ada 32 Penerbangan
- Foto: Seksinya Cupi Cupita Mojang Asal Bandung
