Jakarta, (Tagar 19/2/2019) - Video keributan antara pendukung Joko Widodo dengan pendukung Prabowo Subianto viral di media sosial. Gaduh itu terjadi ketika debat capres kedua di Hotel Sultan Jakarta.
Video berdurasi 45 detik itu memperlihatkan sejumlah anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf dan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi sedang perang mulut.
Gaduh itu terjadi diduga setelah Jokowi mengungkapkan Prabowo mempunyai lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare. Sementara di Aceh Tengah Ketum Partai Gerindra tersebut memiliki 120 ribu hektare lahan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief, yang mengunggah video itu dalam keterangan mengklaim ada pelanggaran yang dibiarkan KPU di arena debat kedua. Andi mengunggah dokumentasi tersebut di akun Twitternya.
Sementara Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi sekaligus Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menimpali unggahan Andi Arief. Cuitan Jansen menjelaskan jika video tersebut memperlihatkan timses pasangan nomor urut 02 protes karena Jokowi dinilainya menyerang ranah pribadi.
"Utk itu kami minta ditindak!" cuit Jansen.
Dalam video itu terlihat juga Juru Bicara BPN Ferdinand Hutahaean berhadapan dengan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan. "Aturan harus ditegakkan," kata Ferdinand kepada Luhut.
Baca juga: Jokowi Senggol Prabowo Soal Punya Lahan Ribuan Hektare di Kalimantan dan Aceh
Tak lama berselang, ketika Ferdinand masih berkomunikasi dengan Luhut, sejumlah orang menarik sang jenderal berpindah tempat. Namun, Ferdinand mencoba mencegah agar Luhut tidak ditarik.
"Ini opung saya, udah udah, opung saya ini," kata Ferdinand kepada orang yang menarik.
Ferdinand kemudian mempersilahkan Luhut untuk duduk kembali di kursi TKN di arena debat capres kedua yang berlangsung pada Minggu (17/2) malam.
Tampak juga dalam video itu Ketua BPN Priyo Budi Santoso, Wakil Sekretaris TKN Raja Juli Antoni, dan Direktur TKN Aria Bima.
Sementara dari pihak penyelenggara debat, terlihat Ketua KPU Arief Budiman, Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Ketua Bawaslu Abhan, dan anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar.
Baca juga: Di Negara Demokrasi, Kekayaan Calon Presiden Harus Diungkap ke Publik
