Jakarta, (Tagar 19/2/2019) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Mikhael Bataona mengungkapkan dalam sistem negara demokrasi file menyangkut harta dan benda serta rekam jejak seorang calon presiden harus dibuka ke publik.
"Mengapa? Karena dalam negara yang menganut sistem demokrasi, setiap file dan rekam jejak seorang pemimpin harus dibuka ke publik," kata Mikhael kepada Antara, Selasa (19/2).
Pengajar fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unwira itu menyorot pernyataan Jokowi soal HGU lahan di Aceh dan Kalimantan yang dimiliki Prabowo. Menurutnya, apa yang diungkapkan Jokowi tidak menyerang ranah pribadi capres nomor urut 02 tersebut.
Dia memberikan contoh konkret soal serangan ranah pribadi yang membuat masa-masa kontestasi Pilpres Amerika Serikat makin memanas.
Saat masa kampanye itu, sebelum presiden AS ke-45 disahkan, Donald Trump acap kali menuding omong kosong ke kandidat kepala negara lain, Hillari Clinton.
"Di Amerika Serikat, pada pilpres 2 tahun silam, Donal Trump menyerang Hillari Clinton soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh suaminya, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton," urai Mikhael Bataona.
Diketahui, Jokowi dilaporkan ke Bawaslu atas tuduhan pelanggaran pemilu karena dianggap menyerang pribadi Prabowo saat debat kedua yang berlangsung pada Minggu (17/2) malam.
Pelapor adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Mereka menuding Jokowi menyerang pribadi Prabowo dengan menghina yang bersangkutan ketika debat.
Tudingan itu mengacu pada pernyataan Jokowi di forum debat kedua capres yang menyebut kepemilikan lahan Prabowo di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.
Baca juga: Jokowi Senggol Prabowo Soal Punya Lahan Ribuan Hektare di Kalimantan dan Aceh
