RI Siapkan Opsi Evakuasi WNI di Afghanistan

Indonesia, kata Faizasyah, terus memantau perkembangan yang terjadi dengan sangat cepat di Afghanistan.
Ilustrasi: Gerilyawan Taliban merebut kembali kekuasaan di Afghanistan, 20 tahun setelah invasi AS menggulingkan mereka dari kekuasaan (Foto: voaindonesia.com/AFP)

Jakarta - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Teuku Faizasyah mengungkapkan terdapat 15 WNI di Afghanistan dan staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang tak dapat disebutkan jumlahnya.

Saat ini, Indonesia sedang mematangkan persiapan evakuasi para warga negara Indonesia (WNI) dari Afghanistan.

“Pemulangan sebagian staf KBRI (non-essential staf) dan juga WNI akan dilakukan pada waktunya,” ungkap Faizasyah seperti diberitkan Anadolu Agency, Senin, 16 Agustus 2021.

Faizasyah menegaskan tidak ada rencana menutup KBRI di ibu kota Kabul. KBRI Kabul masih beroperasi dan misinya dijalankan oleh tim esensial terbatas.

Indonesia, kata Faizasyah, terus memantau perkembangan yang terjadi dengan sangat cepat di Afghanistan.

Indonesia juga berkomunikasi dengan semua pihak di Afghanistan, dan perwakilan PBB serta perwakilan asing lainnya di negara tersebut.

“Indonesia berharap penyelesaian politik tetap dapat dilakukan, melalui Afghan-owned, Afghan-led. Perdamaian dan stabilitas tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat Afghanistan dan dunia internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Taliban mengambil alih kendali ibu kota Kabul dari tangan Presiden Ashraf Ghani pada Minggu, dan menduduki istana kepresidenan.


Pemulangan sebagian staf KBRI (non-essential staf) dan juga WNI akan dilakukan pada waktunya.


Ini terjadi setelah hari yang penuh perkembangan dari menit ke menit, termasuk masuknya Taliban ke ibu kota yang terkepung dan kepergian Presiden Ashraf Ghani bersama para pembantu dekatnya.

Membela keputusannya, Ghani mengatakan dalam sebuah pesan bahwa dia telah meninggalkan Kabul untuk menghindari pertumpahan darah.

Juru bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengatakan kelompok garis keras tidak akan menerima pemerintahan transisi. Sebaliknya, Taliban menginginkan transisi kekuasaan segera.

Dewan konsultatif Taliban telah mengumumkan amnesti atau pengampunan umum untuk pasukan Afghanistan dan pejabat pemerintah yang melakukan penyerahan tanpa syarat.

Mohammad Naeem, juru bicara kantor politik Taliban di Qatar, menyatakan perang telah berakhir di Afghanistan dan menegaskan tidak ada bahaya bagi kedutaan, misi diplomatik, dan warga negara asing di Kabul. []

Baca Juga: Taliban Ingin Damai dengan Komunitas Internasional

Berita terkait
Selandia Baru Soroti Penegakan HAM Kelompok Taliban
Pejuang Taliban menguasai istana kepresidenan di Kabul pada Minggu malam (15/8) setelah pasukan pimpinan Amerika Serikat pergi.
Pemimpin Taliban Sebut Kemenangan Sedianya Tidak Membuat Arogan
Seorang pemimpin senior Taliban, Mullah Abdul Ghadi Baradar, mengatakan kemenangan kelompoknya tidak buat arogan
Taliban Berkuasa Amerika Khawatir Ancaman Teror
Taliban kembali rebut kekuasaan di Afghanistan, kekhawatiran atas ancaman teror di AS meningkat
0
LaNyalla Minta Pemerintah Serius Berantas Pungli
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah serius memberantas pungutan liar (pungli). Simak ulasannya berikut ini.