UNTUK INDONESIA
Relawan Jokowi Dukung Mendagri Ragukan FPI
Relawan Jokowi mendukung langkah Mendagri Tito Karnavian yang masih meragukan rekomendasi menteri agama mengenai perpanjangan izin FPI.
Massa yang berniat membubarkan Musda II FPI Jawa Tengah di Kabupaten Tegal dicegah aparat kepolisian, Senin 28 Oktober 2019. (Foto: Tagar/Farid Firdaus)

Jakarta - Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang masih meragukan rekomendasi kementerian agama mengenai perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI). 

"Pasal 6 AD/ART dari FPI masih menyebut soal khilafah dan ini bisa menjadi persoalan besar nanti karena bisa menjadi acuan bagi ormas lainnya mendaftar di kemendagri. Kita mendukung langkah Pak Tito karnavian yang masih meragukan komitmen FPI terhadap NKRI," kata Ketua Umum Bara JP Viktor S. Sirait.

Ia mengatakan NKRI adalah harga mati dan semua ormas yang ada di Indonesia wajib tunduk pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. 

"Itu sudah harga mati dan tak bisa ditawar lagi. Tak boleh ada paham lain di negara ini yang bisa memecah belah bangsa," katanya.

Hal yang sama disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Rakyat Nasional (Kornas)-Jokowi, Akhrom Saleh. Ia menyampaikan apa yang menjadi keraguan Mendagri adalah hal yang wajar. Menurut Akhrom, sebuah perjanjian harus jelas dan tegas dan tidak abstrak.

"Saya kira wajar Mendagri meragukan Pasal 6 tentang AD/ART FPI yang menyebutkan Visi Misi FPI penerapan Syariat Islam secara kafah di bawah naungan khilafah. Karena kalau abstrak justru bisa-bisa jadi back fire," ujar Akhrom.

Menurutnya bahwa kata-kata penerapan Islam secara kafah secara teori teologi bermakna bagus. Namun demikian ia mempertanyakan dengan tegas apa yang dimaksud istilah NKRI bersyariah dari FPI.

"Artinya Mendagri punya prinsip kehati-hatian dalam mempelajari rekomendasi Kemenag itu. Jadi nggak ada salahnya beliau mempertanyakan hal itu agar lebih jelas dan tegas," kata Akhrom.

Ia menambahkan, AD/ART FPI harus tegas jika berideologi Pancasila dan NKRI sebaiknya disebutkan dalam AD/ART atau perjanjian yang dibuat. "Ya kalau masih ngeyel nggak usah diperpanjang," ujarnya.

Ia menambahkan selama ini FPI cukup membuat repot negara, bahkan mengancam keutuhan NKRI. "Oleh karena itu kami mendukung apapun yang menjadi keputusan Mendagri terkait nasib FPI," katanya saat dimintai tanggapan terkait polemik perpanjangan izin FPI di Jakarta, Jumat, 29 November 2019. []

Berita terkait
Pernusa Sebut FPI Setia Pancasila Demi Rizieq Shihab
Ketua Pernusa Norman Hadinegoro sebut surat pernyataan setia kepada Pancasila-NKRI dari FPI demi memuluskan kepulangan Rizieq Shihab.
Puan Maharani: Pemerintah Jokowi Tidak Takut FPI
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah tidak takut FPI. Hal itu sekaligus menjawab #JokowiTakutFPI yang trending di Twitter.
Wapres Tak Undang FPI dalam Pertemuan Ormas Islam
Maruf Amin mengundang sejumlah perwakilan tokoh ormas Islam di rumah dinas wakil presiden. Namun FPI tak dilibatkan.
0
Ketua KPK: Harun Masiku Kembali ke Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri memastikan tersangka Harun Masiku akan kembali ke Indonesia.