Surabaya - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan belum mengumumkan rekomendasi untuk lima Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Timur, termasuk Surabaya. Penerus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal diumumkan setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto turun ke Jawa Timur pada Minggu, 30 Agustus 2020.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jatim, Deni Wicaksono menjelaskan dengan kedatangan Hasto pada hari Minggu, pihaknya akan mengundang 19 Ketua DPC menggelar pilkada.
Kami belum menerima pemberitahuan. Apakah yang lima ini akan juga diumumkan, kami belum tahu.
"Ini menjadi bentuk konsolidasi internal kami," ujarnya kepada Tagar, Jumat, 28 Agustus 2020.
Deni tidak dapat memastikan rekomendasi PDIP diumumkan saat Hasto ke Jawa Timur.
"Kami belum menerima pemberitahuan. Apakah yang lima ini akan juga diumumkan, kami belum tahu," ujarnya.
Sementara DPP PDIP hanya mengumumkan rekomendasi beberapa Pilkada di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali. Namun, Hasto tidak membeberkan alasan masih menunda rekomendasi PDIP untuk Pilkada Surabaya.
"Jadi kalau kita lihat nama di Surabaya ada sekitar 15 nama yang memang ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) dengan mata hati beliau yang memiliki hak prerogatif," ujar Hasto pada saat video conference, secara virtual, Jumat 28 Agustus 2020.
Hasto mengaku Megawati ingin mencari pemimpin di Surabaya sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk menentukan pasangan calon, DPP membutuhkan kejernihan berpikir dan rasa agar tidak tertipu.
"Karena banyak sosok yang berubah ramah pencitraan. Kita ingin melihat pemimpin yang sosok original," ucapnya.
Hasto mengungkapkan dirinya ke Jatim untuk membahas pemenangan Pilkada serentak 2020 di Jatim. Ia ingin bertemu dengan 19 pengurus cabang.
Dalam kunjungan itu, dirinya juga mengatakan akan membahas soal rekomendasi lima daerah yang belum mendapatkan rekomendasi. Seperti halnya Surabaya, ada Pacitan, Sidoarjo, Situbondo, dan Jember.
Hasto menerangkan bahwa masing-masing daerah memiliki karakteristik berbeda.
"Di Pacitan dan Sidoarjo, misalnya, partai (PDI Perjuangan) tidak sekuat di Surabaya, Ngawi, atau basis PDIP lainnya," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP, Tri Rismaharini mengungkapkan alasan tertundanya pengumuman usungan di Pilkada Kota Surabaya.
Risma mengatakan keputusan siapa bakal diusung PDIP di Pilkada Kota Surabaya ada hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengaku sudah memberikan masukan terkait sosok siapa yang layak diusung PDIP di Pilkada Kota Surabaya.
"Ya kalau diminta (saran) itu, semua anggota DPP juga diminta. Bukan hanya saya saja sebagai wali kota yang akan diganti. Tapi ya itu keputusan prerogatif ketua umum. Ada pasal-pasalnya (dalam juknis). Pasal sekian begini, pasal ini begini, dan pasal terakhir adalah keputusan ketua umum," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Surabaya, 27 Agustus 2020.
Ia menegaskan untuk memilih usungan pasangan calon kepala daerah di PDIP ada rule atau aturannya. Meski demikian, mata Risma, Megawati mencari sosok calon kepala daerah yang visioner.
"Jadi memang kan pertama bagaimana memegang rule-nya. Rule-nya itu contohnya bu Mega tadi sempat singgung, ibu mega itu sangat visioner orangnya. Jadi yang visioner, itu yang diinginkan ibu (Megawati)," tuturnya.[]
