Surabaya - Pengumuman siapa usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Surabaya tertunda. Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP, Tri Rismaharini mengungkapkan alasan tertundanya pengumuman usungan di Pilkada Kota Surabaya.
Risma mengatakan keputusan siapa bakal diusung PDIP di Pilkada Kota Surabaya ada hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia pun mengaku sudah memberikan masukan terkait sosok siapa yang layak diusung PDIP di Pilkada Kota Surabaya.
Jadi memang kan pertama bagaimana memegang rule-nya. Rule-nya itu contohnya bu Mega tadi sempat singgung, ibu mega itu sangat visioner orangnya.
"Ya kalau diminta (saran) itu, semua anggota DPP juga diminta. Bukan hanya saya saja sebagai wali kota yang akan diganti. Tapi ya itu keputusan prerogatif ketua umum. Ada pasal-pasalnya (dalam juknis). Pasal sekian begini, pasal ini begini, dan pasal terakhir adalah keputusan ketua umum," ujarnya saat ditemui di rumah dinas Wali Kota Surabaya, 27 Agustus 2020.
Ia menegaskan untuk memilih usungan pasangan calon kepala daerah di PDIP ada rule atau aturannya. Meski demikian, mata Risma, Megawati mencari sosok calon kepala daerah yang visioner.
"Jadi memang kan pertama bagaimana memegang rule-nya. Rule-nya itu contohnya bu Mega tadi sempat singgung, ibu mega itu sangat visioner orangnya. Jadi yang visioner, itu yang diinginkan ibu (Megawati)," tuturnya.
Ia mencontohkan dirinya saat maju di Pilkada Kota Surabaya diusung PDIP pada periode pertama. Saat itu, dirinya yang masih menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya meluncurkan program elektronik (e-prog) untuk efisien anggaran pada tahun 2003.
"e-prog itu saya buat 2003 dan digunakan nasional. Ibu (Megawati) melihat itu sangat visioner. Jadi saat itu bu Mega menjadi Presiden dan ada keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal mensyaratkan e-Budjeting sehingga anggaran berbasis kinerja," kata dia.
Meski demikian, Risma menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum PDIP.
"Engga tahu aku juga. Kita engga tau hasilnya," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani tidak jadi mengumumkan usungan PDIP di lima Pilkada serentak di Jawa Timur, termasuk Surabaya. Tetapi karena ketidaksiapan DPD PDIP Jawa Timur, Puang batal mengumumkan
"Jaringannya bermasalah, tapi ada ga (perwakilannya) atau tidak ada sama sekali?" ujarnya saat pengumuman virtual melalui YouTube.
Karena tidak ada respon dari DPD PDIP Jawa Timur, Puan langsung menunda mengumumkan rekomendasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya di Pilkada.
"Kita tunda hingga waktu tidak ditentukan,"ucapnya. []
