Jakarta – Pemerintah bayangan Myanmar mengatakan pihaknya menyambut baik penunjukan utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu menyelesaikan krisis pasca-kudeta negara itu walaupun beberapa kelompok HAM menolak pilihan itu dan para anggota parlemen regional menyatakan kekhawatiran.
ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, sebagai utusan khusus minggu lalu. Penunjukan itu dilakukan enam bulan setelah militer Myanmar menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, dan memicu protes massal yang ditanggapi oleh junta dengan tindakan keras berdarah. Myanmar kini juga berjuang untuk mengatasi pandemi Covid-19 yang memburuk.
Demonstran dengan pakaian etnis China memamerkan simbol perlawanan tiga jari selama protes terhadap kudeta militer baru-baru ini di Yangon, Myanmar, 11 Februari 2021 (Foto: voaindonesia.com/AP)
Para anggota parlemen yang digulingkan, kelompok etnis minoritas dan pemimpin gerakan pembangkangan sipil akar rumput telah bergabung di bawah bendera Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) untuk menghadapi junta militer yang mengkudeta Aung San Suu Kyi, 1 Februari 2021. Juru bicara NUG dan menteri kerja sama internasional, Sasa (hanya menggunakan satu nama) menyambut baik penunjukan Erywan.
Rezim militer yang memerintah di negara itu mendeklarasikan dirinya sebagai pemerintahan sementara pada 1 Agustus 2021 dan menunjuk jenderal senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta, sebagai perdana menteri. Rezim militer itu sebelumnya menyatakan NUG sebagai organisasi teroris (lt/ab)/voaindonesia.com. []
