Ratusan Orang di Sumedang Diproses Sebab Langgar PPKM

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumedang, Jawa Barat melakukan tindakan tegas dengan memproses hukum 468 orang dari masyarakat dan pedagang.
PPKM Sumedang. (Foto: Tagar/Tribun Jabar)

Jakarta - Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumedang, Jawa Barat melakukan tindakan tegas dengan memproses hukum 468 orang dari kalangan masyarakat umum maupun pelaku usaha karena telah melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat.

"Sejak PPKM Darurat diterapkan Satgas Penanganan Covid-19 telah menindak pelanggar sebanyak 468 orang dan denda administratif Rp53 juta," kata Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetio melalui siaran pers di Sumedang, Sabtu, 17 Juli 2021.

Ia menuturkan tim Satgas Covid-19 Sumedang yang terdiri dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, sejumlah instansi dari Pemkab Sumedang itu terus bergerak melakukan operasi yustisi penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam PPKM Darurat.

Mereka yang menjalani proses hukum tindak pidana ringan dan sanksi administratif, kata Kapolres, karena ketahuan di lapangan tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker.

"Saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak mematuhi prokes dan masyarakat yang tidak memakai masker setiap harinya kami melakukan penindakan 29 orang sampai 34 orang," ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat maupun pelaku usaha agar mematuhi peraturan bupati tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di tengah darurat wabah Covid-19.

Selain itu, Kapolres juga mengimbau seluruh jajaran petugas gabungan di lapangan untuk bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku, namun harus tetap humanis agar tidak terjadi salah paham.

"Mengingatkan terhadap anggota Polri, TNI, dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas PPKM Darurat hendaknya bertindak tegas tetapi humanis sehingga akan terhindar dari gesekan antara petugas dengan masyarakat," katanya. []


Baca juga

Berita terkait
Komisi IX DPR: PPKM Darurat Tak Disosialisasikan dengan Baik
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pemerintah tidak mensosialisasikan PPKM Darurat dengan maksimal dan sebaik-baiknya.
PPKM Dilanjutkan, Pengelola Mal Mengajukan Permintaan
Salah satu dampak dari perpanjangan PPKM Darurat dirasakan oleh pengelola mal. Untuk itu, mereka mengajukan beberapa permintaan kepada pemerintah.
PPKM Darurat Masih Belum Optimal, Luhut Minta Maaf ke Rakyat
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf kepada rakyat atas penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali masih belum optimal dilakukan.
0
Ratusan Orang di Sumedang Diproses Sebab Langgar PPKM
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumedang, Jawa Barat melakukan tindakan tegas dengan memproses hukum 468 orang dari masyarakat dan pedagang.