Pungli Jabar Masih Tinggi, DPRD Desak Pemprov Serius Hentikan Praktik Pungli

Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk serius menghentikan praktik pungli yang masih tinggi di Jabar.
Pungli Kepala Desa Polisi memperlihatkan barang bukti hasil kejahatan berupa uang tunai saat rilis ungkap kasus pungutan liar (pungli) di Polresta Kediri, Jawa Timur, Senin (14/8). Pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa Bulu berinisial SN (51) tersebut dengan modus meminta uang kepada salah seorang warganya sebesar Rp 12 juta untuk biaya tanda tangan tujuh berkas pengajuan persyaratan peralihan hak atas tanah. (Foto: Ant/Prasetia Fauzani).

Bandung, (Tagar 28/8/2017) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk serius menghentikan praktik pungli yang masih tinggi di Jabar.

“Iya memang tidak dipungkiri, pungutan liar di Jawa Barat ini masih tinggi,” tuturnya kepada tagar.id di Bandung, Senin (28/8).

Terutamanya, lanjut Ineu, praktik pungutan liar di Jawa Barat ini marak di instansi pemerintah lalu di swasta. Seperti pengurusan izin usaha, pembuatan SIM, penindakan kasus dan sebagainya. Lalu di sekolahan pun masih ada praktik pungli meskipun hanya sedikit.

“Tapi di mana pun itu, dan apapun bentuk praktik pungutan liar tersebut, kami harapkan Pemerintah Provinsi bisa menghentikannya dan menguranginya,” ujarnya.

Diharapkan tahun depan, praktik pungutan liar yang masih tinggi di Jawa Barat ini akan berkurang bahkan bisa hilang jika dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius mau menghentikannya. (fit)

Berita terkait