Jakarta – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menentang keras adanya kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD Jakarta. Salah satunya, terdapat angka tunjangan komunikasi 'pulsa gratis' setiap anggota dewan yang dianggarkan sebesar Rp 21 juta lebih perbulan.
Tidak hanya itu, berdasarkan penelusuran Tagar, gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173.249.250 per bulan. Hal itu tertera di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati DPRD DKI dan Pemprov DKI.
Juga ada tunjangan perumahan Rp 110 juta perbulan, tunjangan transportasi Rp 35 juta perbulan, serta tunjangan untuk biaya sosialisasi Perda sebesar Rp 190 juta perbulan.
"Itu memang angka yang kami dapat, memang hitung-hitungannya seperti itu. Kami pelajari itu semua, ini adalah anggaran yang tidak bisa diterima di tengah kondisi pandemi saat ini," kata Ketua DPW PSI Jakarta, Michael Victor Sianipar diwawancara Tagar, Rabu, 2 Desember 2020.
Dia menyebut alasan penolakan itu bahwa sedikitnya 190 ribu warga Ibu Kota kehilangan pekerjaan sebagai dampak pandemi, serta angka pengangguran yang terus meningkat.
"Masa kita mau naikkan gaji dan tunjangan anggota dewan. Ini pandangan kami dan sudah disampaikan dalam rapat paripurna di DPRD. Ada argumen sejumlah fraksi lain, katanya beberapa tahun terakhir ada jenis anggaran yang perlu direvisi. Ini lagi kondisi krisis, selalu kami sampaikan dalam setiap pembahasan anggaran," imbuhnya.
Baca juga: Wow, Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD Jakarta Rp 173 Juta
Ditanyakan bagaimana PSI bisa meyakinkan 106 anggota DPRD Jakarta agar tidak mengesahkan anggaran tersebut, Michael mengaku telah menuangkan penolakan itu dalam penyampaian pandangan umum fraksi.
"Yang bisa saya tegaskan saya sebagai Ketua DPW PSI Jakarta, kami menolak itu. Setiap fraksi punya kesempatan menyampaikan pandangan umumnya. Kami kemukakan sebagai sikap politik kami, kami harap tidak hanya PSI yang menolak," lanjutnya.
Michael juga menyinggung anggaran APBD Jakarta 2021 tersebut dibahas dalam waktu yang relatif singkat. Dia juga berharap Gubernur dan Menteri Dalam Negeri agar tidak meloloskan rancangan tersebut.
"Anggaran APBD sebesar Rp 80 triliun dibahas dalam waktu yang singkat. Kan bukan hanya DPRD yang terlibat, Gubernur juga. Mungkin Pak Gubernur juga punya pandangan lain mengenai hal ini. Nanti juga akan dievaluasi oleh Mendagri, semoga ada pengawasan yang ketat," katanya.
Diminta menjelaskan rincian digit demi digit besaran tunjangan yang diterima setiap anggota dewan di Ibu Kota, Michael meminta Sekretariat DPRD Jakarta melakukan publikasi secara terbuka.
“Saya tidak tahu apakah setiap anggota dewan memahami detail seperti ini. Kami berharap ini bisa dijelaskan, semoga pembahasannya terbuka saja,” kata dia.
Michael mengakui besarnya biaya politik dan keinginan manusiawi soal kenaikan gaji, namun dia menyarankan lahirnya kebijakan baru yang tidak melukai perasaan masyarakat Jakarta.
"Pada dasarnya kalau ada kesempatan naik gaji rasanya itu manusiawi, setiap orang pasti mau. Cuma untuk wakil rakyat, pantas atau tidak ini dilakukan saat pandemi. Kami usulkan, lebih baik ada ukuran yang jelas. Ada pihak independen ditunjuk untuk menentukan besaran gaji dan kenaikan-kenaikannya," pungkas dia.[]
