Pulihkan Ekonomi Bali, Kemenko Marves Terapkan Work From Bali Bagi ASN

Kemenko Marves mencanangkan program Work from Bali bagi ASN di lingkungannya serta ASN di tujuh kementerian/lembaga dibawah koordinasinya.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu. (Foto:Tagar/Maritim.go.id)

Jakarta - Kementerian Koordinator Investasi dan Maritim (Kemenko Marves) mencanangkan program Work from Bali (WFB) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya serta ASN di tujuh kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kemenko Marves. 

Selain itu, Bali juga rencananya akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan 12 sidang internasional selama setahun kedepan. Serta implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 tahun 2021 terus digalakkan guna menindak tegas setiap bentuk pelanggaran protokol kesehatan di era pandemi.

Setiap satu Rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal.

"Tingkat okupansi hotel-hotel di Bali hanya 10 persen dalam 14 bulan, ini mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan," tutur Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves Odo R.M. Manuhutu di Jakarta, Kamis, 20 Mei 2021 saat menyampaikan kondisi Bali terkini. 

Hal ini diungkapkannya untuk memperjelas alasan penerapan kebijakan WFB oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang telah diungkapkan pada Selasa, 18 Mei 2021.

Luhut Binsar PandjaitanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto:Tagar/Kemenko Marves)

Deputi Odo menegaskan, langkah tersebut diambil untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan domestik sehingga mampu memulihkan perekonomian lokal. Peningkatan rasa percaya publik domestik ini diharapkan dapat menciptakan dampak berganda (Multiplier effect) yang membantu memulihkan perekonomian lokal baik. 

“Setiap satu Rupiah yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas ke daerah, termasuk Bali, akan memberikan multiplier effect (dampak langsung, tidak langsung maupun induksi) bagi perekonomian lokal,” pungkasnya.

Kebijakan WFB, pernah dilakukan pada tahun 2000 pasca peristiwa bom Bali Pemerintah Pusat, sehingga tindakan ini tidak diambil secara serampangan dan tanpa mempertimbangkan faktor lain. Selain itu, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat pada masa pandemi ini sebesar Rp 100 triliun. 

“Jadi tidak benar bahwa pemerintah hanya memfokuskan biaya perjalanan dinas ASN untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata tanpa mempertimbangkan kebutuhan sosial masyarakat secara umum,” tandasnya. []

Berita terkait
Dukung Kebijakan Satu Peta, Kemenko Marves Gelar Rakor Peta Tematik
Kemenko Marves menggelar rakor untuk dapat mengurai dan mencari solusi kebijakan atas kendala yang dihadapi walidata peta tematik kemaritiman.
Kemenko Marves Tinjau Progres Pilot Plant Garam Industri dan Kincir Air Gresik
Kemenko Marves, mengunjungi Gresik untuk melihat progres rencana operasional pilot plant garam industri dan pengembangan prototipe kincir air.
Kemenko Marves: Lahan kritis Mangrove di Kaltim 27 Ribu Hektare
Pemerintah menargetkan rehabilitasi seluruh lahan kritis Mangrove Kaltim seluas 27.243 hektare selesai tahun 2024.
0
Biden Ingatkan Rakyat Amerika Terkait Pengorbanan Tentara
Presiden Biden beri penghormatan kepada korban perang AS dengan mengingat pengorbanan mereka untuk kebebasan Amerika