TAGAR.id, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pertemuan antara pimpinan DPR dengan pimpinan-pimpinan fraksi partai politik yang ada di DPR pada Kamis (4/9/2025). Pertemuan itu guna membicarakan transformasi DPR.
Pertemuan ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa sejak 25 Agustus 2025. Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasco Ahmad, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa, serta ketua-ketua fraksi di DPR hadir dalam pertemuan itu.
“Saya baru saja memimpin urun rembuk untuk tranformasi DPR,” kata Puan dalam keterangannya pada Kamis (4/9/2025).
Dalam pertemuan itu membahas kesepakatan soal penyetopan tunjangan rumah dan moratorium kunjungan luar negeri bagi anggota DPR RI. Hal ini sebelumnya sudah diumumkan Presiden Prabowo Subianto.
- Baca Juga: Sahabat Yatim Hadirkan Pound Puan, Olahraga Sambil Berbagi untuk Ibu Tunggal & Anak Yatim
“Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota, dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” ujar Ketua DPP PDIP itu.
Puan mengeklaim DPR senantiasa terbuka dan melakukan evaluasi. “Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” ujar Puan.
Puan juga menjamin DPR bakal berupaya melakukan reformasi kelembagaan supaya dapat memenuhi harapan rakyat. “Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” ujar Puan.
Sebelumnya, DPR mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu (3/9). Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Ia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan.
"Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan," kata Dasco dalam forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Tunjangan perumahan untuk anggota DPR yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan menjadi publik hingga menyebabkan aksi besar-besaran pada pekan lalu. Berdasarkan penelusuran, tunjangan perumahan untuk wakil rakyat tidak hanya diterima oleh anggota DPR. Para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jakarta juga mendapatkan tunjangan perumahan selama masa jabatannya.
Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 415 Tahun 2022 tentang Besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jakarta, angka tunjangan untuk para wakil rakyat di DPRD Jakarta lebih besar dibandingkan tunjangan perumahan untuk anggota DPR.
Besaran tunjangan untuk pimpinan DPRD adalah Rp 78,8 juta termasuk pajak per bulan. Sementara besaran tunjangan untuk anggota DPRD Rp 70,4 juta termasuk pajak per bulan.
"Biaya yang diperlukan untuk pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta," tulis Kepgub itu, dikutip Republika, Kamis (4/9/2025).
Diketahui, Kepgub itu ditandatangani oleh Anies Baswedan pada 27 April 2022. Besaran tunjangan perumahan itu lebih besar dibandingkan kebijakan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 154 Tahun 2017 tentang Belanja DPRD.
Dalam Pergub itu disebutkan bahwa tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebesar Rp 70 juta termasuk pajak. Sementara tunjangan perumahan bagi anggota DPRD sebagaimana sebesar Rp 60 juta termasuk pajak. Tunjangan itu diberikan lantaran Pemprov Jakarta belum bisa menyediakan rumah jabatan untuk pimpinan dan anggota DPRD. []